Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan dukungan yang diberikan pemerintah Malaysia atas rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, saat ini masih merupakan dukungan yang terbatas.
"Mengenai perjanjian (rencana perdamaian Trump) itu saya nyatakan dukungan terbatas. Karena kita masih mau lihat jaminan kebebasan dan kemerdekaan Palestina," kata Anwar dalam keterangan video yang disaksikan di Kuala Lumpur, Sabtu.
Menurut Anwar, keputusan pemerintah Malaysia akan terkait juga dengan keputusan negara-negara Arab-Islam serta kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Sejauh ini Hamas telah meminta penghentian serangan, pembebasan warga Palestina, memberikan akses terhadap ruang kemanusiaan dan membebaskan seluruh tahanan.
Hal itu menruut Anwar, perlu dirinci lebih detail.
Selain itu aspek dan dimensi yang terpenting saat ini, menurutnya, kebijaksanaan dan kesabaran yang tinggi terutama untuk menghentikan serangan dengan segera, menjamin situasi aman dan membuka akses bantuan kemanusiaan.
Anwar menyatakan negara-negara Arab terutama Qatar bersama Turki dan dunia Islam, memegang peranan penting untuk memastikan gencatan senjata berjalan permanen dan menghidupkan kembali peluang penyelesaian secara politik.
Di sisi lain Amerika Serikat juga dinilai memikul tanggung jawab yang besar, khususnya dalam memberi tekanan kepada Israel untuk tunduk dan menghormati kewajibannya serta mesti memberi ruang dan peluang kepada diplomasi.
"Pada akhir bulan ini, saya akan menyambut kedatangan Presiden Trump ke Kuala Lumpur bertepatan dengan KTT Asia Timur, dan sidang ASEAN-AS," kata Anwar.
Dia menanti serta mengharapkan suatu ruang dialog dan wacana yang segar dan terbuka tentang bagaimana Malaysia, bersama anggota ASEAN lain, dapat menyumbang gagasan tentang dunia yang adil dan damai yang mencakup serta menjamin hak rakyat Palestina dan sebuah negara Palestina yang berdaulat.