Sekolah anak TKI diizinkan berdiri di Semenanjung Malaysia

id Rusdi Kirana,CLC

Dialog Dubes Rusdi Kirana dan perwakilan perusahaan sawit untuk pendirian CLC di Sarawak (Foto ANTARA / Dok)

"Anak-anak ini mau diusir. Saya ajukan surat. Kalau prinsip ini dijalankan maka jalannya mudah. Secara global beliau setuju maka saya ajukan surat," katanya.
Kuala Lumpur, (AntaraKL) - Pemerintah Malaysia mengizinkan pendirian sekolah untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Community Learning Center (CLC) yang bekerja di Semenanjung Malaysia.

"Beberapa waktu lalu kami menghadap Wakil Perdana Menteri Datuk Ahmad Zahid Hamidi dan beliau mengizinkan pendirian CLC di wilayah Semenanjung," ujar Dubes RI di Malaysia, Rusdi Kirana di Kuala Lumpur, Senin.

Semenanjung Malaysia biasa digunakan untuk menyebutkan wilayah Malaysia sebelah barat meliputi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan sejumlah negara bagian di luar Sabah dan Sarawak.

Rusdi Kirana mengatakan selama ini izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (CLC) untuk anak-anak pekerja migran Indonesia pada perkebunan kelapa sawit hanya diperbolehkan di Sabah dan Sarawak.

Menurut data di Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur hingga 2017 total jumlah CLC di Sabah dan Sarawak ada 243 buah.

Sedangkan rinciannya adalah CLC ladang ber-permit (terdapat izin kerja) 77 buah, CLC ladang tidak ber-permit 129 buah dan CLC non ladang 37 buah.

"Untuk Sabah dan Sarawak kami akan memprogramkan pendirian 50 CLC. Karena itu kami masih mempertahankan Konjen KJRI Sarawak, Jahar Gultom, agar bertugas disana karena memiliki hubungan baik dengan mitra disana," katanya.

Untuk di Semenanjung, ujar dia, pada tahap awal pihaknya akan membuka pendidikan paket C setiap Sabtu dan Minggu di KBRI Kuala Lumpur.

"Dengan persetujuan pendirian CLC di Semenanjung dari Datuk Ahmad Zahid Hamidi maka kita bisa mendirikan CLC hingga di Johor Bahru," katanya.

Untuk dana pembangunannya nanti, ujar dia, bisa melalui kerjasama sedangkan dana operasional berasal dari Kemdikbud.

"Kita di Malaysia ada ribuan masalah karena masyarakatnya jutaan orang. Ribuan anak-anak TKI belum sekolah. Untuk membuka sekolah perlu perizinan.

Jadi kami kerjakan yang prinsip dulu," katanya.

Rusdi Kirana mengaku pihaknya juga telah mengurus izin tinggal 92 murid-murid Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang terancam dikeluarkan dari Malaysia ke Datuk Ahmad Zahid Hamidi.

"Anak-anak ini mau diusir. Saya ajukan surat. Kalau prinsip ini dijalankan maka jalannya mudah. Secara global beliau setuju maka saya ajukan surat," katanya.

Rusdi mengatakan pihaknya juga sudah mendapatkan bantuan buku dari Kemendikbud di Jakarta.

"Kita sudah dikasih buku dari Jakarta diminta ambil sendiri. Saya sudah minta Darma Wanita melakukan distribusi. Kita kerahkan semua ke masyarakat. Mereka distribusi ke ladang-ladang," katanya.

Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar