Bimbingan teknis dihadiri oleh 45 anggota dan sekretariat PPLN dari Brunei Darussalam, Kuching, Tawau dan Vanimo.
Bimtek juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Pokja Pemilu Luar Negeri Diar Nurbintoro, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI, Nur Syarifah dan tim.
Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Krishna Djelani mengatakan pihaknya merasa terhormat dan bangga karena rangkaian kegiatan Bimtek yang berlangsung selama dua hari berturut-turut dipimpin langsung oleh Ketua KPU.
Krishna berharap Bimtek dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mendorong peserta untuk memanfaatkan kedatangan tim dari KPU dan Kementerian Luar Negeri guna mengetahui lebih detail terkait peraturan serta tata cara Pemilihan Umum di luar negeri.
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman menjelaskan secara singkat tentang hal-hal penting yang tertuang pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dia mengatakan Bimtek dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh PPLN dan Sekretariat PPLN yang hadir.
Disamping itu Ketua KPU juga menjelaskan tata cara pemanfaatan informasi terkait Pemilu yang terdapat di portal infopemilu.kpu.go.id
Narasumber lain Bimtek PPLN adalah Diar Nurbintoro yang menjelaskan tentang dukungan Perwakilan RI dalam penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.
Sedangkan Nur Syarifah, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI beserta tim memberikan paparan terkait sosialisasi Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan Pemilu di luar negeri, tata kerja PPLN, sosialisasi Pemilu di luar negeri, penyusunan anggaran PPLN serta pemuktakhiran data pemilih luar negeri dan simulasi Sidalih Luar Negeri.
Diakhir paparan tim KPU dan Kemenlu meminta agar masing-masing PPLN yang hadir dapat memaparkan perencanaan program dan kegiatan PPLN termasuk penyusunan anggarannya keesokan harinya.
Para peserta Bimtek tampak antusias selama acara berlangsung. Mereka tidak dapat untuk menahan rasa keingintahuannya terkait teknis pelaksanaan Pemilu di Luar Negeri karena terdapat hal-hal baru dibandingkan proses penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.
