Sekjen lantik Pengurus Gerindra Malaysia

id Partai Gerindra Malaysia,Ahmad Muzani,Sekjen Gerindra

Ahmad Muzani dan Pengurus Gerindra Malaysia (Foto ANTARA/Agus Setiawan) (1)

"Pemilu 17 April 2019 baru pertama kali bersamaan antara pilpres dan pileg. Ini momentum penting dalam demokrasi," katanya.
Kuala Lumpur, (AntaraKL) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani melantik Pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Partai Gerindra Malaysia Periode 2018-2023 di Kuala Lumpur, Sabtu.

Turut hadir saat pelantikan caleg Daerah Pemilihan 2 DKI Jakarta Partai Gerindra Himmatul Aliyah, Ketua Partai Gerindra Jawa Barat yang sedang ada di Kuala Lumpur Mulyadi beserta perwakilan PPLN Kuala Lumpur, pimpinan partai politik dan ormas di Malaysia.

Mereka yang dilantik Darsil Abd Muis (Ketua), Robby Aditya (Sekretaris), Kartika Mahardika Putri (Bendahara) beserta sejumlah pengurus lainnya.

Ketua DPLN Partai Gerindra Malaysia Darsil Abd Muis dalam sambutannya menyatakan Gerindra di Malaysia didirikan untuk membantu WNI yang bermasalah, menjaga silaturahmi Indonesia-Malaysia dan melestarikan kebudayaan Indonesia.

"Gerindra mau kerja sama dengan partai mana pun. Kita tugasnya membantu TKI. Kita memang berbeda tapi tujuan kita sama. Kita di bawah Merah Putih," katanya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dalam jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu akan diselenggarakan pada 17 April 2019.

"Kampanye akan berlangsung tujuh bulan lebih pendek dari sebelumnya. Sebelumnya satu tahun. Demokrasi ujungnya adalah Pemilu. Dahulu pergantian kepemimpinan dari bapak ke anak dan kudeta. Proses ini sejalan sesuai perkembangan pengetahuan. Dicari cara agar tidak chaos, sehingga ditemukan demokrasi," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan dengan demokrasi ada transfer kepemimpinan melalui Pemilu, sehingga siapa yang mendapat dukungan terbanyak yang akan menjadi presiden dan DPR.

"Pemilu 17 April 2019 baru pertama kali bersamaan antara pilpres dan pileg. Ini momentum penting dalam demokrasi," katanya.

Dia menegaskan dalam pembahasan UU Pemilu sebenarnya pihaknya ingin memisahkan luar negeri dengan dalam negeri tetapi pemerintah berpikir lain.
(Budisantoso Budiman)
Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar