Terjadi peristiwa politik Negeri Sembilan, PM Malaysia serukan rakyat bijaksana

Selasa, 28 April 2026 14:48 WIB

Arsip foto - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berada dalam satu mobil di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Peristiwa politik terjadi di Negeri Sembilan di mana 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Sembilan dari UMNO dan Barisan Nasional (BN) sempat menarik dukungan terhadap kepemimpinan pemerintah negara bagian oleh Menteri Besar Aminuddin Harun.

Menyikapi hal tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan rakyat Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan untuk tetap bijaksana dan menjaga ketertiban.

"Saya menyerukan kepada rakyat, khususnya di Negeri Sembilan, untuk tetap bijaksana, beradab, dan menjaga ketertiban, terutama dalam membicarakan perihal institusi Raja dan hukum negara bagian," kata Anwar Ibrahim dalam pernyataan di Kuala Lumpur, Selasa.

Anwar menyampaikan bahwa dirinya telah menghadap Raja Negeri Sembilan dalam pertemuan di Negeri Sembilan, Senin, untuk membahas perkembangan yang melibatkan institusi Raja dan administrasi Pemerintah Negeri, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih atas kebijaksanaan Raja Negeri Sembilan dalam menangani persoalan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Anwar mendukung titah Raja Negeri Sembilan agar Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun terus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Besar demi memastikan stabilitas administrasi negara bagian, menjaga kepentingan rakyat, serta menjunjung kedaulatan hukum yang berlaku.

"Saya yakin berdasarkan pengalaman dan pengabdian yang cemerlang, beliau akan terus menjalankan tugas dengan sempurna," kata Anwar.

Anwar juga menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan institusi Undang (Pemimpin Adat) sedang ditangani melalui saluran serta proses yang sah serta kebijaksanaan para Undang. Pemerintah Federal akan terus memberikan kerja sama penuh untuk memastikan kelangsungan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Dalam situasi apa pun, keluhuran institusi Raja dan hukum negara bagian harus terus dipelihara serta dipertahankan," ujarnya.