BRICS, Malaysia: Multilateralisme tetap landasan utama tata kelola global

Jumat, 15 Mei 2026 18:59 WIB

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono (dua kiri) berfoto bersama para mentei luar negeri BRICS pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting di New Delhi, India, Kamis (14/5/2026). (ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia menyebut multilateralisme tetap menjadi landasan utama tata kelola global dan sangat penting bagi terciptanya sistem internasional yang adil.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan dalam pertemuan setingkat menlu blok BRICS di New Delhi, India, Jumat.

"Multilateralisme tetap menjadi landasan utama tata kelola global. Hal ini sangat penting bagi terciptanya sistem internasional berbasis aturan agar setiap negara, tanpa memandang ukuran maupun kekuatannya, memiliki suara yang adil," kata Hasan dalam pernyataan yang diterima di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

Dalam forum itu, Hasan menyampaikan sistem tata kelola global saat ini sedang berada di ambang keruntuhan akibat beban persoalan paling mendesak yang dihadapi umat manusia.

Ketimpangan yang semakin mendalam, beban utang, krisis iklim, serta langkah-langkah perdagangan unilateral telah mengikis kepercayaan terhadap multilateralisme dan kerja sama internasional selama bertahun-tahun.

"Kini, situasinya telah mencapai titik yang sama sekali tidak dapat dipertahankan lagi," tambahnya.

Hasan mengatakan negara-negara Global South telah lama bergelut dengan kenyataan pahit itu, ditandai dengan kesenjangan besar dalam representasi, akses, dan pengaruh.

Menurutnya, semua pihak dapat menyaksikan dampak kondisi global yang digerakkan oleh kekuasaan, bukan oleh aturan; sehingga negara-negara berkembang dan negara kecil menjadi rentan terhadap eksploitasi, pengucilan, dan isolasi.

Oleh karena itu, Malaysia menekankan pentingnya reformasi arsitektur keuangan global dan krisis utang.

Malaysia berpandangan struktur keuangan saat ini sudah usang dan tidak memperhitungkan kondisi unik yang dihadapi negara-negara berkembang. Malaysia juga menilai, jika tanpa reformasi, maka defisit kepercayaan dan harapan akan terus melebar.

"Namun, reformasi bukan berarti membongkar apa yang sudah ada atau meninggalkan multilateralisme. Reformasi berarti membuat sistem tersebut bekerja lebih baik dengan urgensi dan kebijaksanaan," jelas Hasan.

Malaysia juga meyakini bahwa reformasi yang bermakna harus dipandu oleh tiga prinsip mendasar.

Prinsip pertama ialah inklusivitas, di mana setiap negara harus memiliki tempat di meja perundingan. Kedua adalah keadilan, dalam konteks manfaat globalisasi harus dibagikan secara lebih merata. Prinsip terakhir yakni kepercayaan, di mana aturan harus dihormati dan komitmen harus ditepati.

Malaysia berpandangan BRICS dapat memainkan peran penting, dengan bukan sebagai alternatif, melainkan sebagai katalisator bagi reformasi bermakna.

Dengan demikian, Hasan menegaskan bahwa Malaysia siap bekerja sama dengan seluruh mitra, khususnya dalam platform BRICS, guna mendorong terciptanya sistem multilateral yang tangguh dan berkelanjutan demi kepentingan semua pihak.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BRICS, Malaysia: Multilateralisme tetap landasan tata kelola global