Pendidikan anak pekerja migran di Malaysia, dari bandar hingga ladang

Kamis, 23 Juli 2026 16:52 WIB

Arsip - Anak-anak di Sanggar Bimbingan Permai Kulim, Kedah, Malaysia, dalam sebuah kegiatan. (ANTARA/HO-SB Permai Kulim)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pendidikan merupakan hak yang asas bagi seluruh warga negara Indonesia, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Indonesia tidak hanya untuk yang di dalam negeri, melainkan juga yang ada di negeri tetangga, sebagaimana diupayakan pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Hal tersebut dikarenakan banyak pekerja migran hingga diaspora Indonesia yang memboyong anak-anaknya ikut serta selama bekerja di Negeri Jiran.

Bertepatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2026, ANTARA di Kuala Lumpur mengajak publik menilik upaya perwakilan RI bersama dengan diaspora Indonesia di Malaysia dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Hal itu untuk memberikan perspektif atas pentingnya pendidikan bagi anak-anak bangsa di luar negeri.

Pekerja migran

Masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia tersebar mulai dari Malaysia bagian timur (Malaysia Borneo) yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, Indonesia dan wilayah Semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Singapura dan Thailand.

Jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa (data 2025), baik yang terdaftar secara resmi di perwakilan RI maupun para pekerja migran undocumented.

Sejauh ini layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia tersebut diselenggarakan perwakilan RI dalam bentuk pendidikan formal dan nonformal.

Untuk pendidikan formal, perwakilan RI di Malaysia menyelenggarakan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), di antaranya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB), dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), yang menyelenggarakan pendidikan formal TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Sementara untuk layanan pendidikan nonformal, pemerintah menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan formal, sehingga dapat mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C, serta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Dengan bermitra bersama masyarakat, pemerintah juga melakukan penyetaraan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan nonformal di sanggar bimbingan (SB), community learning center (CLC), dan Indonesian community center (ICC).

Bandar hingga ladang

Sanggar bimbingan dan ICC merupakan solusi alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang tinggal di Semenanjung Malaysia atau wilayah bandar/perkotaan, sedangkan CLC solusi alternatif pendidikan nonfomal untuk anak-anak di wilayah Sabah dan Serawak (Malaysia bagian timur) yang umumnya merupakan pekerja ladang.

Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur Ahmad Romadhoni Surya Putra menyampaikan penyediaan layanan pendidikan nonformal ini merupakan upaya untuk tetap memenuhi hak pendidikan anak-anak Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan formal di sekolah-sekolah lokal atau SILN.

Tempat-tempat tersebut menjadi ruang belajar alternatif yang mendukung pengembangan pengetahuan dasar, keterampilan, nilai-nilai budaya Indonesia, serta pembinaan karakter dan dukungan psikososial.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara Indonesia oleh perwakilan RI di Malaysia, jika bisa diklasifikasikan, maka terbagi menjadi dua sektor yakni bandar/kota serta ladang.

Klasifikasi itu mengacu pada persebaran WNI di Malaysia yakni yang bekerja di perkotaan sebagai diaspora profesional, bekerja di sektor industri hingga pekerja domestik, yang umumnya berada di Semenanjung Malaysia; serta mereka yang bekerja di ladang-ladang sawit, khususnya di wilayah Malaysia bagian timur.

Di wilayah bandar atau perkotaan, layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia diselenggarakan melalui SILN, PKBM serta sanggar bimbingan (SB) dan ICC.

Sedangkan di wilayah ladang-ladang sawit, layanan pendidikan biasanya diselenggarakan melalui CLC.

Seluruh akses dan layanan pendidikan tersebut memiliki tujuan dasar mulia yang sama, yaitu untuk menjamin pemenuhan hak anak-anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan, meski berada di negeri orang.

Sanggar bimbingan

Keberadaan sanggar bimbingan merupakan solusi untuk anak-anak WNI di wilayah perkotaan di Semenanjung Malaysia, yang tidak mendapatkan akses pendidikan, yang disebabkan salah satunya karena ketiadaan dokumen.

Menurut data Atase Pendidikan KBRI KL, per April 2026 jumlah sanggar bimbingan di Semenanjung Malaysia sekitar 75 unit dengan total siswa tercatat 2.215 orang (jenjang sekolah dasar).

Sanggar bimbingan itu tersebar di wilayah Kedah dan Penang (4), Perak (2 S), Selangor dan Kuala Lumpur (62), Pahang (2), Negeri Sembilan (3), serta Johor dan Labuan (2).

Keberadaan sanggar itu tidak lepas dari bentuk kemitraan perwakilan RI di Malaysia dengan organisasi kemasyarakatan Indonesia yang ada di negeri jiran.

Secara teknis, masyarakat Indonesia di Malaysia dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan sanggar bimbingan kepada perwakilan RI dengan menunjukkan adanya kebutuhan pendidikan di wilayah tempat tinggalnya, untuk kemudian dilakukan kajian.

Keberadaan sanggar-sanggar bimbingan sejauh ini belum memperoleh legalitas operasional dari otoritas setempat. Penyelenggaraannya baru sebatas memperoleh pemahaman bersama dengan otoritas Malaysia, terkait pentingnya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak.

Pengelola Sanggar Bimbingan Permai Kulim, Kedah, Muhammad Mukhotib menyampaikan dalam penyelenggaraannya, ia selaku pengelola terus melakukan aktivitas pendidikan dengan koordinasi perwakilan RI dan SILN.

Dia juga melakukan pendekatan dengan warga setempat dan otoritas di lingkungan sanggar bimbingan, untuk memastikan keamanan dan kondusivitas kegiatan belajar mengajar.

“Kami selalu melakukan pendekatan kepada otoritas dan memberikan laporan aktivitas belajar dan mengajar. Jadi mengedepankan sisi kemanusiaan,” ujar Mukhotib.

Mukhotib mengatakan pada akhirnya keberadaan sanggar tidak hanya memberikan solusi bagi anak-anak pekerja migran, namun juga solusi bagi Malaysia dalam mencegah anak-anak migran terus menerus menetap di Malaysia tanpa pendidikan dan status yang jelas.

Melalui sanggar bimbingan, anak-anak dapat memperoleh pendidikan hingga kelanjutan beasiswa dari pemerintah pusat, untuk dapat melanjutkan pendidikan menengah di tanah air kelak.

Menurut Mukhotib, sudah ada sejumlah anak didik di sanggar bimbingannya yang lulus sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan menengah di tanah air.

Dia berharap, pemerintah dapat mewujudkan sekolah resmi Indonesia di wilayah Malaysia utara, untuk semakin membuka akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia, khususnya di wilayah Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak.

CLC di Sabah-Sarawak

Community Learning Center (CLC) umumnya didirikan di wilayah Sabah dan Sarawak, bermitra dengan para perusahaan pemilik ladang sawit, untuk membantu anak-anak WNI pekerja ladang untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut data KBRI KL, jumlah CLC di Malaysia timur ini sebanyak 302, masing-masing 240 di wilayah Sabah dan 62 di wilayah Sarawak dengan total anak didik yang cukup besar, yakni mencapai 22.031 siswa.

“Memang keberadaan CLC ditujukan untuk fasilitasi pelayanan pendidikan anak-anak PMI. Walaupun pelayanan pendidikan di CLC baru sebatas jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) saja, setidaknya keberadaan CLC sudah meminimalisir orangtua yang melibatkan anak-anaknya bekerja,” kata guru CLC Cerdas di wilayah Kota Kinabalu, Sabah, Romi Rullyandi.

Romi menyampaikan, sebelum ada CLC di beberapa ladang, orang tua melibatkan anak-anaknya pergi ke ladang, baik hanya sekadar mengajak hingga mengikutsertakan anak dalam memungut biji sawit.

Dengan keberadaan CLC, hal-hal tersebut sudah jarang tampak, lantaran anak-anak kini memperoleh wadah mengenyam pendidikan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan belajar, CLC tidak jarang menerima kunjungan petugas kepolisian dan imigrasi setempat, yang menanyakan data-data siswa kepada pengelola.

Kunjungan petugas Malaysia itu selalu disampaikan pengelola CLC kepada perwakilan RI terdekat sebagai bentuk perlindungan kepada anak-anak didik.

Pengelola CLC secara proaktif juga mengajukan permohonan kepada perwakilan RI apabila ada anak didik yang memerlukan “jemput bola” pembuatan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) hingga pembuatan paspor dan dokumen lain.

Menurut Romi Rullyandi, kendala penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di CLC sejauh ini adalah kurangnya tenaga guru serta sarana dan prasarana pendidikan, hingga adanya kekhawatiran terhadap anak-anak didik undocumented.

Khusus persoalan terakhir, pengelola CLC dapat merasa lega, karena perwakilan RI di Malaysia memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak pekerja migran yang bersekolah di CLC.

“Selama ini kantor perwakilan sudah memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik kepada CLC, baik pelayanan dokumen kelahiran, maupun dokumen perjalanan (paspor)," kata Romi.

Dia berharap ke depan kantor perwakilan membuat terobosan bekerja sama dengan pihak imigrasi Malaysia untuk memberikan kemudahan penjaminan bagi anak-anak Indonesia yang terlahir di Sabah dan bersekolah di CLC.

"Mungkin juga Kementerian Luar Negeri melalui kantor perwakilan bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak lulusan CLC,” kata Romi.

Keberadaan CLC memberikan harapan bagi masa depan anak-anak pekerja migran khususnya di wilayah ladang. Setelah mengenyam pendidikan SD dan SMP di CLC, anak-anak ini memiliki sejumlah pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat.

Mereka bisa mendaftar jenjang SMA dan SMK di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK); mengikuti program beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Repatriasi untuk disekolahkan SMA/SMK di beberapa provinsi yang telah ditunjuk; mengikuti pendidikan jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh SIKK bagi lulusan CLC jenjang SMP yang masih di Sabah; hingga pulang secara mandiri dan melanjutkan sekolah di kampung halaman.

Komitmen KBRI

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, melalui Atase Pendidikan menekankan komitmennya dalam berupaya mewujudkan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang kondusif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, utamanya di layanan pendidikan nonformal.

Atase Pendidikan KBRI KL Ahmad Romadhoni Surya Putra menyampaikan langkah-langkah strategis untuk memperoleh dukungan resmi pemerintah Malaysia terhadap kegiatan belajar mengajar nonformal anak-anak Indonesia terus dilakukan melalui kantor-kantor Perwakilan RI di Malaysia.

Pengakuan resmi dari pemerintah Malaysia ini sangat esensial untuk menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan kondusif bagi anak-pekerja migran Indonesia, utamanya di sanggar bimbingan, community learning center, dan Indonesian community center, yang merupakan sarana pendidikan nonformal, yang bermitra dengan diaspora dan organisasi kemasyarakatan Indonesia di Malaysia.

Hingga saat ini, pengakuan dari pemerintah Malaysia masih terbatas pada akses pendidikan anak pekerja migran yang berlokasi di Sabah dan Sarawak, di mana sudah ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia terhadap eksistensi CLC.

Untuk sanggar bimbingan di Semenanjung Malaysia saat ini masih terus diperjuangkan. Sejauh ini belum ada legalitas operasional dari otoritas setempat. Namun demikian ada pemahaman bersama terkait pentingnya akses pendidikan khususnya untuk calistung bagi anak-anak pekerja migran Indonesia.

Keberadaan sanggar bimbingan dan operasionalisasinya saat ini didukung oleh organisasi kemasyarakatan yang eksis di Malaysia, seperti NU, Muhammadiyah, dan paguyuban masyarakat daerah.

Peran serta kepedulian masyarakat Indonesia di Malaysia ini sangat membantu tugas-tugas pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia.

Upaya memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak bangsa di luar negeri tidak semudah membalik telapak tangan atau perhitungan teoritik di atas kertas. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang kompleks, di mana tantangan itu dapat berbeda-beda.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama yang berkesinambungan antara pemerintah, melalui perwakilan RI di luar negeri, dan para diaspora termasuk akademisi, untuk mewujudkan hak anak-anak pekerja migran Indonesia dalam mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pendidikan anak pekerja migran di Malaysia, dari bandar hingga ladang

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.