Pemerintah Malaysia ambil alih jalan tol

Kuala Lumpur, (ANTARA News) - Pemerintah Pakatan Harapan Malaysia telah berjanji di dalam manifesto Pemilu 2018 untuk mengambil alih konsesi tol atau lebuhraya bertol dan menghapuskan pembayaran jalan raya tersebut secara bertingkat menurut perjanjian konsesi.

"Ini sebagai langkah pemerintah untuk mengurangi biaya hidup pengguna tol. Sebagai langkah pertama pemerintah telah memulai proses perundingan dengan Gamuda Berhad untuk mengambil alih konsesi tol dimana perusahaan tersebut memegang saham mayoritas," demikian siaran pers Kantor Perdana Menteri Malaysia, Sabtu.

Jalan tol tersebut adalah Tol Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyebaran Trafik KL Barat (Sprint), Tol Shah Alam (Kesas) dan Terowong Smart.

Dengan keberhasilan pengambilalihan tersebut pemerintah berencana untuk menghapuskan mekanisma pengutipan atau pembayaran tarif tol yang ada.

Sebagai gantinya akan diterapkan "biaya kemacetan " ( congestion charge) yang akan diperkenalkan yaitu pengguna jalan tol hanya akan dikenai pembayaran "kemacetan" yang sama dengan kadar tol yang ada untuk waktu puncak lalu lintas selama enam jam sehari.

Biaya tol dihapuskan sama sekali pada waktu "jam sepi" antara pukul 11.00 malam hingga 05.00 yaitu pemakain jalan tol akan gratis.

Pengguna juga akan menikmati diskon 30 persen berbanding tarif tol yang ada bagi penggunaan yang memakai lalu lintah pada waktu biasa.

Hasil pungutan "Biaya kemacetan" akan digunakan untuk menampung biaya operasi serta penyelenggaraan tol serta pembayaran pinjaman.

Kelebihan pungutan akan disalurkan kepada satu dana pengangkutan umum untuk meningkatkan kualitas pengangkutan umum seluruh negara bagian.

Sebelumnya untuk mengurangi beban biaya hidup pemerintah Malaysia juga memberikan bantuan RM 100 kepada setiap bujangan dan memberikan potongan 20 persen bagi penumpang kereta komuter KTM per 1 April 2019.

.