PPIM gelar webinar pekerja migran

id Malaysia

PPIM gelar webinar pekerja migran

Departemen Hukum dan Advokasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia menyelenggarakan Web Seminar (Webinar) yang bertema "Bagaimana Nasib Pekerja Migran Indonesia di Malaysia setelah COVID-19 ?". ANTARA Foto/Fayez (1)

"Saya harap acara ini akan menjadi acara tahunan dan Insyaallah perlindungan dan kesejahteraan PMI akan menjadi prioritas bagi kami di Departemen Hukum dan Advokasi. Documented maupun undocumented, mereka adalah warga kita yang berhak dilindungi"
Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Hukum dan Advokasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia menyelenggarakan Web Seminar (Webinar) yang bertema "Bagaimana Nasib Pekerja Migran Indonesia di Malaysia setelah COVID-19 ?". 

Webinar yang dinisiasikan oleh Departemen Hukum dan Advokasi yang diketuai oleh Fayez Ghazi Mutasim Adesta dilaksanakan Kamis (28/5) dan dihadiri Dr. Hj Kurniasih Mufidayati, M. Si, anggota Komisi IX DPR-RI dan Drs. Aris Wahyudi, M. Si, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. 

Webinar ini di moderatori Karina Erianti, anggota Hukum dan Advokasi PPIM. 

Pembahasan dimulai oleh Aris Wahyudi yang memulai dengan memaparkan data jumlah PMI berdasarkan World Bank ada 9 juta orang sedangkan sekitar 700 ribu dari itu berada di Malaysia.

Sedangkan Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa ada beberapa isu dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Diantaranya judul UU ini fokus kepada perlindungan sehingga menempatkan perlindungan sebagai hal utama dalam menyikapi PMI.

Perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia yang disingkat menjadi PMI memberikan perhatian khusus pada pekerja luar negeri

Memperluas cakupan konsep perlindungan yaitu perlindungan sebelum bekerja, saat bekerja dan juga setelah bekerja, memperluas cakupan subjek yang dilindungi yaitu pekerja migran itu sendiri beserta keluarganya.

Kemudian memperluas cakupan jenis perlindungan yaitu bertujuan melindungi dan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara, pekerja migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Kedua narasumber setuju bahwa PMI yang berdokumen maupun tidak berdokumen (undocumented) keduanya tetap warga negara Indonesia yang harus dilindungi. 

Mufida menyarankan kedepannya yang tidak berdokumen akan dibantu untuk menjadi documented.

Acara ini didukung penuh oleh warga negara Indonesia di Malaysia khususnya PMI yang sangat antusias melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua narasumber.

"Saya harap acara ini akan menjadi acara tahunan dan Insyaallah perlindungan dan kesejahteraan PMI akan menjadi prioritas bagi kami di Departemen Hukum dan Advokasi. Documented maupun undocumented, mereka adalah warga kita yang berhak dilindungi sampai kapanpun," ujar Koordinator Hukum dan Advokasi, Fayez Ghazi Mutasim Adesta.
 
Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar