Dalam pemilihan yang berlangsung dalam suasana musyawarah mufakat dan kekeluargaan itu ada dua dari 17 anggota MWA yang berhalangan hadir dan satu anggota yang kehadirannya diwakili pihak lain.
Dua anggota yang berhalangan adalah Gubernur Jatim, Soekarwo, yang sibuk mengadakan serangkaian acara pernikahan putri terakhirnya, dan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti.
Sementara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, diwakili Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti, Ali Gufron.
Terpilih mendampingi Mohammad Nuh sebagai ketua adalah Ir. Musyanif, dari unsur masyarakat sebagai wakil ketua, dan Prof Darminto, sebagai sekretaris dari unsur dosen.
Dalam sambutan, setelah pemilihan, Nuh mengatakan amanah yang diemban sebagai ketua MWA adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amanah untuk mengembangkan ITS jauh lebih baik lagi dari apa yang dicapai sekarang.
Nuh yang menjadi Ketua MWA pertama dengan penetapan ITS sebagai PTN-BH ke-11 itu berharap ITS sebagai PTN-BH akan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.
"Dengan menjadi PTN-BH, ITS sesungguhnya mendapat mandat untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia (world class university), tapi itu saja tidaklah cukup, jika tidak berkontribusi secara regional dan nasional," katanya.
Nuh juga berharap, dengan disandangnya PTN-BH oleh ITS, masyarakat kampus, baik dosen, mahasiswa, maupun karyawan, harus bisa merasakan adanya perubahan yang signifikan, termasuk para alumninya.
Lebih Bebas
ITS ditetapkan sebagai PTN BH pada 17 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2014. Dengan status itu, ITS mengemban amanah baru, yaitu harus mampu melakukan pengelolaan secara otonom.
Rektor ITS, Joni Hermana mengatakan dengan PP itu dan turunnya PP tentang Statuta ITS PTN-BH, maka otonomi pengelolaan ITS menjadi lebih bebas untuk dapat berkreasi.
"Kebebasan berkreasi tersebut harus bisa menjadi peluang agar ITS bisa maju dengan pesat didukung oleh pengelolaan yang profesional. Otonomi ITS sebagai PTN BH meliputi bidang akademik dan nonakademik," katanya.
Otonomi di bidang akademik, di antaranya adalah penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Selain itu, ITS juga akan memiliki otonomi dalam mengatur persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima, pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi, kurikulum program studi, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, persyaratan kelulusan, wisuda, pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Untuk otonomi di bidang non-akademik, ITS memiliki otonomi untuk menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana," katanya.
Terkait dengan kontribusi ITS di tingkat regional Jawa Timur, Joni Hermana, mengatakan anggota MWA, yakni Soekarwo, meminta agar ITS dapat berkontribusi dalam mengembangkan serta memberikan bekal pada kualitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan sektor industri kreatif.
Ke-17 anggota MWA ITS: Mohammad Nasir, Susi Pudjiastuti, Soekarwo, Mohammad Nuh, M. Arif Wibowo, Joni Hermana, Triyogi Yuwono, Priyo Suprobo, Lukman Mahfoedz, Darminto, Eko Budi Djatmiko, I Gusti Putu Raka, Riyanarto Sarno, Agus Gunaryo, Hafiz Nuzul Djufri, dan Harun Alrasyid.
Pewarta: Edy M Yakub
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
