"Kami apresiasi KPU, Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara pemilu yang independen mulai dari Pilkada 2015 hingga saat ini yang dinamikanya tinggi," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, pemerintah mengapresiasi kinerja Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang secara berkelanjutan mengamankan Pilkada dan mendeteksi dini adanya ancaman.
Menurut dia, pelaksanaan Pilkada 2018 beraroma Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang berlangsung dinamis namun tetap berjalan lancar meskipun ada dua daerah yang pelaksanaannya ditunda yaitu Nduga dan Paniai.
"Kami tidak bisa evaluasi total karena harus duduk bersama dengan KPU, Panwaslu dan DPR yang mengawasi. Dari data kami ada sekitar 60 Pemungutan Suara Ulang dan hingga Senin (9/7) ada 25 pengaduan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Tjahjo mengatakan Kemendagri juga mencatat beberapa peristiwa di Pilkada 2018 seperti meningkatnya jumlah calon tunggal ada di 16 daerah dan sistem noken di Papua.
Dia menjelaskan terkait data kependudukan, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disiapkan Kemendagri sudah valid namun terkadang beda dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena satu suara sangat menentukan.
"Di 2015 ketika membuat UU tidak menyangka munculnya calon tunggal, namun saat ini bisa memborong partai. Calon tunggal sah namun tingkat partisipasi politik menurun seperti di Medan dan Pati dibawah 50 persen," katanya.
Tjahjo mengatakan dalam penyelenggaraan Pilkada, pemerintah tidak bisa sendirian yaitu bersama KPU, Panwaslu, dan DPR. Menurut dia pemerintah menyediakan DP4 dan memastikan anggaran Pilkada cukup.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
