Seleksi CPNS: Target perbaikan mental SDM Indonesia

Dalam rangka pengadaan CPNS ini, yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan SDM berkualitas pada saat awal karena ingin menjadi dasar bagi pengembangan-pengembangan selanjutnya."

Jakarta (ANTARA News) - Pakaian kemeja berwarna putih dan celana panjang hitam mewarnai suatu pagi pada Oktober 2017.

Ratusan bahkan ribuan warga dari beberapa daerah di Indonesia ramai-ramai datang "menyerbu" Pusdiklat Kementerian Seketariat Negara, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Mereka datang untuk mengikuti tes seleksi kompetensi dasar atau SKD sebagai ujian perekrutan calon pegawai negeri sipil di Kemensetneg pada tahun lalu.

Pemandangan yang tak jauh berbeda sepertinya akan terjadi juga pada Oktober atau November tahun ini. Ribuan warga akan kembali mengikuti tes seleksi setelah pemerintah membuka pendaftaran perekrutan CPNS mulai 26 September hingga 15 Oktober 2018.

Untuk tahun ini, terdapat 238.015 formasi CPNS dengan 51.271 formasi di kementerian atau lembaga di pusat dan sisanya di daerah.

Guna memberi kesempatan yang lebih merata kepada seluruh warga negara RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membagi jenis formasi menjadi umum dan khusus.

Formasi khusus terdiri dari warga yang memiliki prestasi akademik yang lulus dengan predikat cumlaude, penyandang disabilitas, para putra putri Papua dan Papua Barat, Diaspora RI, bahkan atlet RI berprestasi internasional dan para eks tenaga honorer K-II.

Untuk menghindari adanya kecurangan dalam uji penyaringan peserta, KemenPAN dan RB melakukan SKD dengan Ujian Berbasis Komputer (CAT) yang terdiri dari tes karakteristik, tes intelegensia, dan tes wawasan kebangsaan.

Usai SKD, peserta yang lolos akan mengikuti tes wawancara, praktik kerja, tes bahasa asing kesemaptaan, serta psikotes.

Pada saat Diskusi Leader's Talk bertopik Aparatur Sipil Negara Profesional Bukan Hanya Mimpi di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Selasa (9/10), Sekretaris KemenPAN dan RB, Dwi Wahyu Atmaji, menyatakan ASN yang berkualitas ditentukan sejak dari awal perekrutan CPNS.

Salah satu pilar dari manajemen ASN menurut dia adalah implementasi sistem merit dalam berbagai kebijakan manajemen SDM.

Sistem merit mengutamakan kepada kualifikasi, kompetensi dan kinerja SDM yang unggul diantara lainnya.

"Dalam rangka pengadaan CPNS ini, yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan SDM berkualitas pada saat awal karena ingin menjadi dasar bagi pengembangan-pengembangan selanjutnya," tegas Dwi.

Dwi menilai justru Investasi paling mahal adalah di tingkat pengadaan ASN tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan berkualitas selanjutnya.

Penegakan sistem merit pun diamini oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.

Baca juga: ASN mesin perbaikan birokrasi di Indonesia

Dalam sambutannya Moeldoko menyampaikan penegakan sistem merit menjadi poin yang sangat penting dalam memperbaiki budaya organisasi.

Sistem merit tentu saja bertentangan dengan sistem "main tunjuk" yang dititik beratkan kepada pemilihan atas dasar subjektif, bukan atas dasar kompetensi, profesionalisme dan kinerja seseorang.

"Jika setiap individu tidak lagi percaya dengan sistem yang berjalan, maka akan menjadi ancaman," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan untuk meningkatkan kualitas SDM maupun ASN, pemangku kepentingan harus memperkuat pengawasan sistem merit, penguatan pola pikir, dan ketegasan pemberian sanksi maupun penghargaan yang setimpal bagi individu di dalam suatu institusi.

Bentuk apresiasi atau hukuman itu, jelas Moeldoko, menyasar kepada dua hal yakni motivasi bagi pribadi untuk semakin berkinerja baik dan memotivasi orang lain disekitarnya.

Kendati demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Rhenald Kasali, menyinggung hal lain tentang prestasi dari individu dalam suatu institusi.

Dia mengungkap kecenderungan beberapa masyarakat Indonesia adalah memusuhi individu yang memiliki prestasi.

"Negeri ini harus berubah, ke depan mental juga harus berubah," ujar Rhenald.

Menurut Rhenald, sebagian individu malah menjadi mimikri, melesapkan kemampuannya sehingga setara dengan yang lain agar tidak dicemooh.

Namun pada masa saat ini dimana daya saing menjadi kunci keberhasilan, maka bangsa Indonesia pun perlu untuk maju percaya diri menonjolkan prestasi.

Wakil Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi itu menjelaskan sejak memasuki zaman milenium, gaya dan budaya pekerjaan banyak yang berubah begitu pesa

Rhenald menyebut tantangan jarak dan waktu menjadi "mati" karena berkembangnya teknologi digital dan komunikasi yang dapat menembus berbagai hambatan.

"Yang perlu kita pikirkan kedepan juga adalah kita perlu pengembangan pelatihan-pelatihan terus-menerus," tambah dia.

Aparatur sipil negara yang berkualitas kedepannya perlu bertransformasi sehingga sistem birokrasi yang dijalankannya nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat secara efisien.

Memang berulang kali Presiden Joko Widodo pun menekankan bahwa pada 2019, usai mengejar pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia, sektor selanjutnya yang dikejar adalah perbaikan kualitas SDM.

Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan pentingnya SDM berkualitas

Jokowi menyebut bahwa pembangunan SDM menjadi fondasi pembangunan ekonomi bangsa.

Dengan memberikan perhatian lebih kepada pelatihan kejuruan, politeknik kejuruan, maupun perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi digital, dan pembangunan logistik, Kepala Negara yakin Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing melebihi negara lain di kawasan sebagai infrastruktur sebagai modal awal.

Tak pelak, dalam RAPBN 2019 Jokowi menginstruksikan kementerian untuk memprioritaskan program pengembangan SDM.

"Saya harapkan terutama untuk 'vocational school', 'vocational training', kemudian kemitraan dengan industri, 'upgrading' di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain, kalau ada hal yang berkaitan dengan pembangunan pengembangan sumber daya manusia segera dimasukkan," ujar Jokowi dalam pidato pembukaan Sidang Kabinet Parinpurna bertopik Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara, Jakarta pada Agustus lalu.

Tentunya dengan prioritas yang diberikan oleh negara untuk perbaikan kualitas masyarakat, maka pembenahan SDM Indonesia, tidak hanya bagi ASN, dapat membangun bangsa ke arah yang lebih baik.

Khusus bagi ASN nantinya harus dapat memberikan kualitas dan efektivitas dalam melayani masyarakat Indonesia.

Baca juga: BPS sebut bonus demografi perlu disiapkan agar tidak merugikan
Baca juga: Presiden: bonus demografi ibarat pedang bermata dua