Jadi ini untuk terminal barang internasional sebagai dryport ekspor-impor, sehingga tidak harus melalui pelabuhan...
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun tujuh terminal barang di perbatasan Wilayah Indonesia,  salah satunya di Entikong, yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, yang siap beroperasi pada 2019.

"Terminal barang di perbatasan, yang sudah jadi satu di Entikong. Enam lagi dalam proses pembangunan mulai tahun ini," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi saat ditemui di sela-sela seminar The Future Digital Transformation, Government & Private Partnership di Jakarta, Senin.

Enam lokasi terminal barang di perbatasan lainnya, yaitu Skouw (Perbatasan Papua), Nanga Badau (Perbatasan Kalimantan Barat), Aruk (Kalimantan Barat), Motamasin (Perbatasan Nusa Tenggara Timur), Wini (Perbatasan Nusa Tenggara Timur), dan Motamain (Perbatasan Nusa Tenggara Timur). 

Budi menjelaskan adanya terminal barang memudahkan konektivitas dan distribusi barang dari luar negeri, sehingga tidak perlu lagi melalui pelabuhan untuk di wilayah perbatasan.

"Jadi ini untuk terminal barang internasional sebagai dryport ekspor-impor, sehingga tidak harus melalui pelabuhan, tapi jalan darat dari Malaysia ke Indonesia semua lewat sini," katanya.

Ia menambahkan dryport yang dibangun dari segi lembaga merupakan Kemenhub, namun dari segi sumber daya manusia (SDM) melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina.

"Harusnya Kalimantan sudah siap semuanya, Januari kita bisa running," katanya. 

Sementara itu, lanjut dia, untuk di wilayah lainnya, seperti Papua masih terkendala pembebasan lahan. 

"Pembangunan pada 2019 untuk lokasi lain, tapi Entikong sudah siap," katanya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman berpendapat terminal barang seharusnya bisa mengakomodaasi angkutan balik yang selama ini sebagian besar masih kosong.

"Kita punya masalah di logistik kita, yaitu empty running back hole artinya pulang kosong, harusnya terminal barang ini mengambil fungsi itu," katanya.

Selain itu, Kyatmaja menambahkan, seharusnya terminal barang bukan hanya ada di perbatasan melainkan juga di setiap provinsi.

"Terminal barang itu harusnya jangan cuma ada di perbatasan, terminal barang itu harusnya ada di setiap provinsi, contoh Di jawa timur kan ada 34 kabupaten, harusnya di setiap kabupaten itu ada punya satu pusat terminal-terminal yang bisa mengkonsolidasi barang yang ada di situ. Setelah itu dikonsolidasi di tingkat provinsi, nah dari provinsi ini harusnya bisa saling terkoneksi," katanya.

Baca juga: Mulai 2019. Kemenhub kembangkan konsep "tol laut" terintegrasi

Baca juga: Kemenhub tetapkan pembatasan angkutan barang selama Natal-Tahun Baru

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018