"Kami akan cek, saya belum dapat memastikan (kebenaran) informasi itu," kata dia, saat kunjungan kerja, di Kantor PW NU Jawa Tengah, di Semarang, Rabu.
Ia menduga keberangkatan 300 mahasiswa asal Indonesia yang mengalami kerja paksa di Taiwan itu tidak melalui program-program resmi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sehingga tidak terpantau. Pada sisi lain, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.
Menurut dia, jika para mahasiswa masuk melalui Program Taipei Economic and Trade Office (TETO), maka mereka bisa mengontrol dan mengendalikannya.
"Yang melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu melalui TETO atau kerja sama di bidang perdagangan yang di dalamnya ada mengenai pendidikan," ujarnya.
Kemenristekdikti juga akan melakukan koordinasi dengan perwakilan TETO yang ada di Jakarta guna menindaklanjuti informasi mengenai kerja paksa ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan.
"Katanya kuliah sehari dua hari lainnya kerja, itu yang saya belum tahu. Kami koordinasi dengan TETO, nanti kita lihat apa permasalahannya," katanya.
Pewarta: Wisnu Nugroho
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
