KPK perpanjang penahanan tersangka suap putusan perkara di PN Jaksel

id KPK, TERSANGKA, SUAP, PERKARA, PN JAKSEL, MUHAMMAD RAMADHAN, PERPANJANGAN, PENAHANAN

Arsip Mantan panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan berjalan keluar ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Muhammad Ramadhan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap  panitera pengganti PN Jakarta Selatan Muhammad Ramadhan (MR), tersangka kasus suap terkait putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan Tahun 2018.

"Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 26 Februari sampai 27 Maret 2019 untuk MR terkait tindak pidana korupsi suap terkait putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan Tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Selain Ramadhan, KPK juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Arif Fitrawan (AF) yang merupakan advokat, Hakim PN Jakarta Selatan Irwan (I), Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (IW), dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

KPK menetapkan dua hakim yaitu Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan karena diduga menerima suap sekira Rp650 juta dalam bentuk 47 ribu dolar Singapura (sekira Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen dan turut tergugat PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azali agar majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara perdata tersebut didaftarkan di PN Jaksel pada 26 Maret 2018 dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan para pihak yaitu penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen turut terguat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan tersebut adalah gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

Selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan selaku panitera pengganti PN Jaktim sebagai pihak yang diduga sebagai perantara terhadap majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan.

Diduga terjadi aliran dana yaitu pada 22 November 2018 terjadi transaksi transfer dari Martin P Silitonga ke rekening Mandiri atas nama Arif Fitrawan sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada 27 November 2018 Arif Fitrawan melakukan penarikan sebesar total Rp500 juta di 3 kantor cabang Mandiri.

Pada 27 November 2018, Arif menukar uang Rp500 juta tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 47 ribu dolar Singapura. Arif pada hari yang sama lalu menitipkan uang sebesar 47 ribu dolar Singapura tersebut ke Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim yang diberikan di rumah Muhammad Ramadhan.

Sebelumnya majelis hakim telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari Arif melalui Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir.

NO maksudnya adalah agar gugatan tidak bisa diterima, sehingga penggugat ingin agar gugatan tetap dilanjutkan sampai pemeriksaan pokok karena gugatan yang sama sudah diajukan di Makassar dan diputus NO, maka penggugat pun mengajukan gugatan ke PN Jaksel dan berharap agar gugatan masuk ke pokok perkara.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar