Menkes-Menkeu G20 sepakat kerjasama pembiayaan kesehatan berkelanjutan

id Menkes,Menkeu,G20,Pembiayaan kesehatan

Menkes dan Menkeu. (dok Kementerian Kesehatan)

Jakarta (ANTARA) - Para Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan negara-negara G20 menyepakati Shared Understanding Document (SUD) yang pada pokoknya berisikan komitmen para menteri untuk saling bekerja sama mendukung pembiayaan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC).

Siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Joint Session Health and Finance Ministers G20 yang diselenggarakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang.

Pada kesempatan tersebut, para Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan menyampaikan harapan agar pertemuan Joint Session yang untuk pertama kalinya diselenggarakan tersebut menjadi momentum kolaborasi yang lebih erat antara sektor keuangan dan kesehatan untuk mengatasi bersama berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara, khususnya negara berkembang, dalam pencapaian UHC dan SDGs Bidang Kesehatan pada tahun 2030.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek dalam pernyataan masing-masing pada pertemuan tersebut sama-sama menegaskan komitmen Indonesia bagi pembiayaan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Menteri Keuangan RI menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengupayakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai UHC yang saat ini telah mencakup 220 juta peserta atau 83,5 persen dari total penduduk dengan dukungan lebih dari 25 ribu penyedia layanan kesehatan.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut dinilai sangat baik bagi Pemerintah Indonesia yang memulai upaya pencapaian UHC pada tahun 2014. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi khususnya dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan.

“Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penganggaran kesehatan; diversifikasi sumber keuangan JKN antara lain dari cukai rokok; pemberian insentif kepada intervensi kesehatan yang paling efektif, termasuk program gerakan masyarakat hidup sehat dan pengurangan risiko penyakit; serta mengembangkan strategi investasi jangka panjang untuk akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan tertinggal," kata Menkeu Sri Mulyani.

Sementara itu, Menkes Nila menjelaskan kesehatan merupakan fondasi investasi pembangunan manusia (human capital) yang akan berdampak pada kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi inklusif.

Indonesia saat ini memiliki skor Human Capital Index sebesar 0,53 yang berarti bahwa produktivitas generasi mendatang hanya akan mencapai setengah dari potensinya.

Di sisi lain, pembiayaan kesehatan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk lansia dan pergeseran epidemiologi menuju penyakit degeneratif dan kronis.

Terlebih lagi dampak perubahan iklim dan peningkatan mobilisasi populasi global mengancam risiko kesehatan global dan potensi pandemik yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitan itu, Menteri Kesehatan RI menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan investasi di bidang kesehatan dan anggaran kesehatan minimum mencapai 5 persen dari total APBN.

Pemerintah juga terus meningkatkan Program Pembangunan Indonesia Sehat dengan tiga pilar yaitu pembangunan paradigma sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, penguatan sistem pelayanan kesehatan, dan pencapaian UHC melalui program JKN.

Dokumen SUD sebelumnya dibahas pada Pertemuan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Fukuoka pada tanggal 8-9 Juni 2019 dan dipresentasikan pada Joint Session Health and Finance Ministers G-20 untuk mendapatkan dukungan penuh para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G-20.

SUD berisikan komitmen untuk melakukan berbagai upaya mendukung pembiayaan kesehatan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, antara lain prioritas sumber daya nasional secara adil dan setara serta penyediaan sumber daya luar negeri untuk melengkapi; pembangunan sistem kesehatan yang setara dan efektif.

Selanjutnya peningkatan kesiapan dan tanggapan menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat; pembangunan kapasitas; kontribusi sektor swasta, dan peningkatan peran dan kerja sama Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan untuk mempercepat pencapaian UHC.

Nila berharap SUD dapat menjadi momentum dukungan kuat Kementerian Keuangan RI untuk keberhasilan Pembangunan Indonesia Sehat.

Pertemuan Joint Session Health and Finance Ministers G-20 digagas oleh Jepang selaku Ketua G-20 dan dihadiri oleh seluruh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara Anggota G-20, termasuk Indonesia, dan negara-negara undangan, serta PBB, WHO, Bank Dunia, IMF, OECD dan organisasi internasional lainnya.*

Baca juga: Menkes gagas panti lansia seperti Jepang di Indonesia

Baca juga: Komnas Pengendalian Tembakau puji Menkes minta iklan rokok diblokir


Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar