Wagub NTB bahas revitalisasi Posyandu bersama Menkes

id Wagub NTB,Sitti Rohmi Djalilah,Menkes,Revitalisasi Posyandu ,Pemprov NTB,Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek ,Dikes NTB

Menteri Kesehatan Prof. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek (kiri) saat bertemu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (kanan) untuk membahas program revitalisasi Posyandu di provinsi itu di Kantor Kemenkes di Jakarta, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah bertemu Menteri Kesehatan Prof. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek untuk membahas revitalisasi posyandu di provinsi itu.

Menteri Kesehatan Prof. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek menyambut baik program revitalisasi posyandu yang menjadi program unggulan NTB.

"Program revitalisasi posyandu dengan jenis Posyandu Keluarga yang digalakkan di NTB ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat NTB," ujarnya di Kantor Kemenkes RI di Jakarta, Senin.

Nila mengatakan, kementerian kesehatan akan memberikan dukungan dalam menyukseskan program revitalisasi Posyandu di NTB.

"Nanti apa yang bisa kami bantu akan kami berikan untuk suksesnya program ini," jelas Menkes.

Wagub NTB dalam paparannya di hadapan Menkes, menjelaskan program revitalisasi Posyandu penting dilakukan mengingat, peran dan fungsi Posyandu yang langsung bersentuhan dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat dari hulu.

"Kami di NTB berusaha supaya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat itu diselesaikan dari hulunya. Untuk itu, keberadaan Posyandu yang berada di setiap dusun harus dapat dioptimalkan keberadaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar yang ada di masyarakat," jelasnya.

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, menjelaskan saat ini penderita stunting di NTB berada pada angka 33,49 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

"Jika Posyandu telah berjalan efektif dan optimal, penderita stunting di NTB akan dapat diturunkan," jelasnya.

Untuk menjalankan revitalisasi Posyandu ini, tambah Wagub, pihaknya mengajak seluruh kepala desa untuk dapat menganggarkan biaya untuk Posyandu melalui dana desa.

"Melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar, kami mengajak para kepala desa supaya menganggarkan minimal Rp150.000 untuk insentif kader," ucap Rohmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, menambahkan jenis Posyandu yang dijalankan di NTB adalah Posyandu Keluarga yang sudah mulai dilakukan sejak tahun 2017.

"Posyandu Keluarga yang kami lakukan di NTB tidak hanya terfokus untuk memberikan pelayanan kepada anak saja tapi juga kepada remaja dan juga lansia," jelasnya.

Saat ini, lanjut dr. Eka, di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB memiliki 7.207 Posyandu dengan berbagai tingkatan atau strata Posyandu yang ada. Posyandu Pratama sebanyak 371, Posyandu Madya sebanyak 3.702, Posyandu Purnama sebanyak 3.360, dan Posyandu Mandiri sebanyak 404. Sementara yang termasuk ke dalam posyandu aktif yaitu Posyandu yang berada pada strata Purnama dan Mandiri berjumlah 3.811.

"Ke depan, kita ingin seluruh posyandu atau sebagian besar posyandu yang ada berada pada strata tertinggi yaitu strata Posyandu Mandiri sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat lebih maksimal," katanya.

Menurutnya, ada tiga hal penting yang bisa dilakukan dalam revitalisasi posyandu. Pertama, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar masyarakat. Kedua, pemberian makanan tambahan bergizi kepada anak-anak.

"Ketiga, pemberian penyuluhan yang sesuai dengan masalah lokal yang ada di dusun tersebut," kata Eka.

Baca juga: Revitalisasi posyandu untuk tanggulangi gizi buruk

Baca juga: Dosen UNP gagas PAUD terintegrasi Posyandu-Lansia


Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar