Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia mulai membahas rencana rasionalisasi industri perkeretaapian nasional setelah pada Senin (10/6) menerapkan kebijakan penargetan subsidi solar di Semenanjung Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun media sosialnya diakses di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan telah memimpin Rapat Dewan Aksi Ekonomi Nasional (MTEN) Nomor 4 Tahun 2024 dan membahas perkembangan terkini setelah ditetapkannya penerapan penargetan subsidi solar di Semenanjung sejak Senin pukul 00.00 waktu setempat.
Ia mengatakan, sejalan dengan tujuan rasionalisasi subsidi maka pemerintah secara aktif fokus pada peningkatan jaringan infrastruktur dan kualitas layanan angkutan umum.
Karenanya dalam MTEN kali itu, ia mengatakan telah mengkaji makalah “Pemberdayaan Industri Perkeretaapian” bahkan pembahasan fokus pada pentingnya segera dilaksanakan rasionalisasi industri perkeretaapian nasional berdasarkan tujuan Undang-undang (UU) Perkeretaapian 1991 (UU 463).
Dalam pertemuan itu, menurut dia, juga secara terperinci membahas langkah-langkah untuk memastikan layanan KTM Komuter, kereta cepat antar kota (ETS) dan Ekspres Timuran oleh KTM Berhad dapat memenuhi frekuensi dan jumlah penumpang saat ini dan yang diharapkan di masa depan.
Sementara itu, berkaitan dengan penargetan subsidi solar, Anwar mengatakan terpaksa mengambil beberapa tindakan yang tidak populer untuk menyelamatkan negara.
“Siapa mau penargetan subsidi ini? Karena tahu, apa pun yang kita lakukan, kita akan dihantam habis-habisan dengan segala fitnah dan penipuan,” ujar Anwar di depan jajarannya dalam acara Pertemuan Bulanan dengan Warga Departemen Perdana Menteri di Putrajaya.
Menurut dia, terkait perlunya upaya penerapan penargetan subsidi itu sebetulnya semua perdana menteri sebelumnya sudah menyetujui, tetapi tidak ada tekad politik untuk menerapkan.
Risiko melaksanakan penargetan subsidi bahan bakar itu ada tetapi untuk menyelamatkan negara, tidak ada pilihan, lanjutnya.
Pada Minggu (9/6), Menteri Keuangan Malaysia II Amir Hamzah Azizan kepada pers mengatakan penargetan subsidi solar berlaku di Semenanjung sehingga harga eceran solar menjadi 3,35 Ringgit Malaysia (RM) atau sekitar lebih dari Rp11.500 per liter.
Sedangkan untuk di Sabah, Sarawak dan Labuan tetap pada harga RM2,15 atau sekitar lebih dari Rp7.400 per liter.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Malaysia mulai bahas rasionalisasi industri perkeretaapian nasional
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun media sosialnya diakses di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan telah memimpin Rapat Dewan Aksi Ekonomi Nasional (MTEN) Nomor 4 Tahun 2024 dan membahas perkembangan terkini setelah ditetapkannya penerapan penargetan subsidi solar di Semenanjung sejak Senin pukul 00.00 waktu setempat.
Ia mengatakan, sejalan dengan tujuan rasionalisasi subsidi maka pemerintah secara aktif fokus pada peningkatan jaringan infrastruktur dan kualitas layanan angkutan umum.
Karenanya dalam MTEN kali itu, ia mengatakan telah mengkaji makalah “Pemberdayaan Industri Perkeretaapian” bahkan pembahasan fokus pada pentingnya segera dilaksanakan rasionalisasi industri perkeretaapian nasional berdasarkan tujuan Undang-undang (UU) Perkeretaapian 1991 (UU 463).
Dalam pertemuan itu, menurut dia, juga secara terperinci membahas langkah-langkah untuk memastikan layanan KTM Komuter, kereta cepat antar kota (ETS) dan Ekspres Timuran oleh KTM Berhad dapat memenuhi frekuensi dan jumlah penumpang saat ini dan yang diharapkan di masa depan.
Sementara itu, berkaitan dengan penargetan subsidi solar, Anwar mengatakan terpaksa mengambil beberapa tindakan yang tidak populer untuk menyelamatkan negara.
“Siapa mau penargetan subsidi ini? Karena tahu, apa pun yang kita lakukan, kita akan dihantam habis-habisan dengan segala fitnah dan penipuan,” ujar Anwar di depan jajarannya dalam acara Pertemuan Bulanan dengan Warga Departemen Perdana Menteri di Putrajaya.
Menurut dia, terkait perlunya upaya penerapan penargetan subsidi itu sebetulnya semua perdana menteri sebelumnya sudah menyetujui, tetapi tidak ada tekad politik untuk menerapkan.
Risiko melaksanakan penargetan subsidi bahan bakar itu ada tetapi untuk menyelamatkan negara, tidak ada pilihan, lanjutnya.
Pada Minggu (9/6), Menteri Keuangan Malaysia II Amir Hamzah Azizan kepada pers mengatakan penargetan subsidi solar berlaku di Semenanjung sehingga harga eceran solar menjadi 3,35 Ringgit Malaysia (RM) atau sekitar lebih dari Rp11.500 per liter.
Sedangkan untuk di Sabah, Sarawak dan Labuan tetap pada harga RM2,15 atau sekitar lebih dari Rp7.400 per liter.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Malaysia mulai bahas rasionalisasi industri perkeretaapian nasional