Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai penunjukan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga merupakan langkah Presiden Joko Widodo untuk menyenangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Menurut saya mungkin Presiden ingin menyenangkan PKB supaya jabatan ini tidak kemana-mana," ujar Hendri saat dihubungi, Jumat.
Hendri menilai keputusan Presiden untuk memberikan posisi rangkap jabatan kepada Hanif merupakan langkah yang kurang tepat.
Menurut dia, jika memang Jokowi menginginkan adanya posisi rangkap jabatan menteri, maka seharusnya yang menjadi Plt Menpora adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Hal itu lantaran Kemenko PMK yang dipimpin Puan membawahi delapan kementerian, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Jadi harusnya sama Menko PMK, karena secara organisasi lebih tepat," ucap Hendri.
Namun demikian hal tersebut tidak bisa diperdebatkan lantaran Jokowi telah mengambil keputusan menunjuk Sekjen PKB tersebut sebagai Plt Menpora.
Hendri menambahkan, ke depan kinerja Hanif dalam memimpin dua kementerian diprediksi tidak akan terlalu berat, mengingat masa jabatan menteri akan berakhir pada Oktober 2019.
"Kan hanya tinggal sebulan lagi, saya rasa sih tidak akan terlalu banyak mengganggu pekerjaan dan mengganggu prestasi kabinet kerja," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Plt Menteri Pemuda dan Olahraga.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/9) mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan dalam pemilihan Hanif sebagai plt Menpora.
Salah satunya karena alasan politik, yakni Hanif berasal dari partai politik yang sama dengan Imam, Partai Kebangkitan Bangsa.
"Menurut saya mungkin Presiden ingin menyenangkan PKB supaya jabatan ini tidak kemana-mana," ujar Hendri saat dihubungi, Jumat.
Hendri menilai keputusan Presiden untuk memberikan posisi rangkap jabatan kepada Hanif merupakan langkah yang kurang tepat.
Menurut dia, jika memang Jokowi menginginkan adanya posisi rangkap jabatan menteri, maka seharusnya yang menjadi Plt Menpora adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Hal itu lantaran Kemenko PMK yang dipimpin Puan membawahi delapan kementerian, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Jadi harusnya sama Menko PMK, karena secara organisasi lebih tepat," ucap Hendri.
Namun demikian hal tersebut tidak bisa diperdebatkan lantaran Jokowi telah mengambil keputusan menunjuk Sekjen PKB tersebut sebagai Plt Menpora.
Hendri menambahkan, ke depan kinerja Hanif dalam memimpin dua kementerian diprediksi tidak akan terlalu berat, mengingat masa jabatan menteri akan berakhir pada Oktober 2019.
"Kan hanya tinggal sebulan lagi, saya rasa sih tidak akan terlalu banyak mengganggu pekerjaan dan mengganggu prestasi kabinet kerja," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Plt Menteri Pemuda dan Olahraga.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/9) mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan dalam pemilihan Hanif sebagai plt Menpora.
Salah satunya karena alasan politik, yakni Hanif berasal dari partai politik yang sama dengan Imam, Partai Kebangkitan Bangsa.