Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 4 hingga 5 Februari 2021.
Siaran pers Kementrian Luar Negeri Malaysia, Rabu, menyebutkan lawatan ini merupakan lawatan rasmi pertama Perdana Menteri sejak dia dilantik pada Maret 2020.
Kunjungan ini diadakan berdasarkan beberapa sebab antara lain perdana menteri mendapat undangan khusus untuk mengadakan lawatan resmi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo setelah dia dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Maret
2020.
Atas dasar menghormati Indonesia sebagai rekan negara serumpun yang telah menjalin persahabatan akrab selama berpuluh tahun, Malaysia memenuhi undangan ini.
Terdapat beberapa perkara yang menyentuh kepentingan kedua negara memerlukan perbincangan teliti serta kesepakatan.
Sebagian perkara yang bakal dibincangkan melibatkan isu-isu penting termasuk kerjasama ekonomi, isu keselamatan regional dan bilateral usaha menangani secara bersama pandemik COVID-19.
Oleh sebab itu, pemimpin tertinggi kedua negara setuju mengadakan perbincangan secara tatap muka.
Indonesia senantiasa menjadi destinasi pertama lawatan resmi Perdana Menteri Malaysia setelah dilantik seperti kelaziman tradisi yang sama juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.
Memandang pandemik COVID-19 khususnya di Malaysia dan Indonesia masih berlanjut, Perdana Menteri sendiri meminta agar lawatan resmi untuk memenuhi undangan Pemerintah Indonesia ini diadakan secara singkat yaitu kurang dari 24 jam.
Permintaan ini telah disampaikan dan diterima baik oleh Pemerintah Indonesia.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sendiri juga telah mengarahkan agar tempat acara resmi yang sepatutnya berlangsung di Istana Bogor di Bogor, Jawa Barat, dipindahkan ke Istana Merdeka di Jakarta atas sebab kepentingan logistik Perdana Menteri Malaysia.
Program lawatan resmi ini juga diringkaskan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Hussein bersama beberapa orang pegawai senior Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu akan mengadakan perbincangan dengan Menteri Luar Indonesia, Retno Marsudi sebelum lawatan resmi Perdana Menteri dimulai.
Lawatan resmi Perdana Menteri ke Presiden Joko Widodo akan mulai pada Jumat pagi.
Setelah perbincangan empat mata di pagi hari, kedua pemimpin akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Baiturrahim yang berada di dalam Istana Merdeka sebelum ke jamuan makan tengah hari resmi dengan Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah.
Setelah jamuan tersebut, Perdana Menteri bersama delegasi Malaysia akan terus pulang ke tanah air dan seterusnya menjalani karantina
wajib seperti ditetapkan Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM).
Untuk meminimumkan resiko dijangkiti COVID-19, lawatan resmi Perdana Menteri ke Indonesia hanya diiringi oleh delegasi kecil.
Hanya seorang Menteri Kabinet akan mengiringi Perdana Menteri iaitu Menteri Luar Negeri, Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein.
Selain delegasi kecil lawatan ini juga mengikuti SOP pencegahan COVID-19 yang amat ketat seperti yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM), Majelis Keselamatan Negara (MKN) serta Kementerian Kesehatan Indonesia.
SOP ini termasuk delegasi Malaysia diwajibkan menjalani swab tes sebelum berangkat ke Indonesia. Hanya individu yang tidak bergejala dan dinyatakan negatif COVID-19 48 jam sebelumnya yang dibenarkan mengikuti lawatan resmi ini.
Pemimpin tertinggi kedua negara akan memperbincangkan beberapa aspek yang cukup penting bukan saja dalam usaha menangani tantangan pandemik COVID-19 tetapi juga dalam bidang-bidang lain.
Bidang-bidang ini termasuk memperkukuh rencana bersama-sama memerangi diskriminasi minyak sawit terhadap Malaysia dan Indonesia di peringkat internasional.
Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil minyak sawit terbesar dunia.
Kelangsungan dalam sektor komoditi ini amat penting demi manfaat ekonomi kedua dan ini juga penting demi kesejahteraan lebih 600.000 petani kecil sawit khususnya di Malaysia.
Memperkukuh kerjasama dalam memerangi isu lingkungan sekitar khususnya masalah asap yang melintas perbatasan.
Meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi termasuk memperbincangkan potensi keterlibatan perusahaan Malaysia dalam usaha membantu keberhasilan rencana Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Potensi keterlibatan Malaysia dalam proyek ini berupaya membantu usaha pemulihan ekonomi regional terutama di era pasca
pandemik.
Meningkatkan perundingan untuk melaksanakan skema jalur hijau timbal balik atau Reciprocal Green Lane (RGL) diantara kedua negara atas tujuan resmi serta perdagangan.
Penting untuk ditegaskan bahwa pertemuan ini adalah bagi memperincikan SOP yang telah dietujui oleh kedua negara.
Walaubagaimanapun pelaksanaannya bukan secara serta merta dan keputusan untuk melaksanakan RGL ini bergantung kepada kelulusan daripada pihak kesehatan di kedua negara.
Kemudian berbagi kaedah dan memperoleh informasi hasil penggunaan vaksin COVID-19 khususnya oleh Indonesia yang telah memulai program vaksinasi kepada rakyatnya.
Hasil berbagi informasi ini amat penting dan boleh dimanfaatkan Malaysia sebelum negara melaksanakan program vaksinasi.
Siaran pers Kementrian Luar Negeri Malaysia, Rabu, menyebutkan lawatan ini merupakan lawatan rasmi pertama Perdana Menteri sejak dia dilantik pada Maret 2020.
Kunjungan ini diadakan berdasarkan beberapa sebab antara lain perdana menteri mendapat undangan khusus untuk mengadakan lawatan resmi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo setelah dia dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Maret
2020.
Atas dasar menghormati Indonesia sebagai rekan negara serumpun yang telah menjalin persahabatan akrab selama berpuluh tahun, Malaysia memenuhi undangan ini.
Terdapat beberapa perkara yang menyentuh kepentingan kedua negara memerlukan perbincangan teliti serta kesepakatan.
Sebagian perkara yang bakal dibincangkan melibatkan isu-isu penting termasuk kerjasama ekonomi, isu keselamatan regional dan bilateral usaha menangani secara bersama pandemik COVID-19.
Oleh sebab itu, pemimpin tertinggi kedua negara setuju mengadakan perbincangan secara tatap muka.
Indonesia senantiasa menjadi destinasi pertama lawatan resmi Perdana Menteri Malaysia setelah dilantik seperti kelaziman tradisi yang sama juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.
Memandang pandemik COVID-19 khususnya di Malaysia dan Indonesia masih berlanjut, Perdana Menteri sendiri meminta agar lawatan resmi untuk memenuhi undangan Pemerintah Indonesia ini diadakan secara singkat yaitu kurang dari 24 jam.
Permintaan ini telah disampaikan dan diterima baik oleh Pemerintah Indonesia.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sendiri juga telah mengarahkan agar tempat acara resmi yang sepatutnya berlangsung di Istana Bogor di Bogor, Jawa Barat, dipindahkan ke Istana Merdeka di Jakarta atas sebab kepentingan logistik Perdana Menteri Malaysia.
Program lawatan resmi ini juga diringkaskan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Hussein bersama beberapa orang pegawai senior Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu akan mengadakan perbincangan dengan Menteri Luar Indonesia, Retno Marsudi sebelum lawatan resmi Perdana Menteri dimulai.
Lawatan resmi Perdana Menteri ke Presiden Joko Widodo akan mulai pada Jumat pagi.
Setelah perbincangan empat mata di pagi hari, kedua pemimpin akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Baiturrahim yang berada di dalam Istana Merdeka sebelum ke jamuan makan tengah hari resmi dengan Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah.
Setelah jamuan tersebut, Perdana Menteri bersama delegasi Malaysia akan terus pulang ke tanah air dan seterusnya menjalani karantina
wajib seperti ditetapkan Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM).
Untuk meminimumkan resiko dijangkiti COVID-19, lawatan resmi Perdana Menteri ke Indonesia hanya diiringi oleh delegasi kecil.
Hanya seorang Menteri Kabinet akan mengiringi Perdana Menteri iaitu Menteri Luar Negeri, Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein.
Selain delegasi kecil lawatan ini juga mengikuti SOP pencegahan COVID-19 yang amat ketat seperti yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM), Majelis Keselamatan Negara (MKN) serta Kementerian Kesehatan Indonesia.
SOP ini termasuk delegasi Malaysia diwajibkan menjalani swab tes sebelum berangkat ke Indonesia. Hanya individu yang tidak bergejala dan dinyatakan negatif COVID-19 48 jam sebelumnya yang dibenarkan mengikuti lawatan resmi ini.
Pemimpin tertinggi kedua negara akan memperbincangkan beberapa aspek yang cukup penting bukan saja dalam usaha menangani tantangan pandemik COVID-19 tetapi juga dalam bidang-bidang lain.
Bidang-bidang ini termasuk memperkukuh rencana bersama-sama memerangi diskriminasi minyak sawit terhadap Malaysia dan Indonesia di peringkat internasional.
Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil minyak sawit terbesar dunia.
Kelangsungan dalam sektor komoditi ini amat penting demi manfaat ekonomi kedua dan ini juga penting demi kesejahteraan lebih 600.000 petani kecil sawit khususnya di Malaysia.
Memperkukuh kerjasama dalam memerangi isu lingkungan sekitar khususnya masalah asap yang melintas perbatasan.
Meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi termasuk memperbincangkan potensi keterlibatan perusahaan Malaysia dalam usaha membantu keberhasilan rencana Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Potensi keterlibatan Malaysia dalam proyek ini berupaya membantu usaha pemulihan ekonomi regional terutama di era pasca
pandemik.
Meningkatkan perundingan untuk melaksanakan skema jalur hijau timbal balik atau Reciprocal Green Lane (RGL) diantara kedua negara atas tujuan resmi serta perdagangan.
Penting untuk ditegaskan bahwa pertemuan ini adalah bagi memperincikan SOP yang telah dietujui oleh kedua negara.
Walaubagaimanapun pelaksanaannya bukan secara serta merta dan keputusan untuk melaksanakan RGL ini bergantung kepada kelulusan daripada pihak kesehatan di kedua negara.
Kemudian berbagi kaedah dan memperoleh informasi hasil penggunaan vaksin COVID-19 khususnya oleh Indonesia yang telah memulai program vaksinasi kepada rakyatnya.
Hasil berbagi informasi ini amat penting dan boleh dimanfaatkan Malaysia sebelum negara melaksanakan program vaksinasi.