Permasalahan TKI Jadi Perbincangan Caleg di Malaysia

Sabtu, 22 Februari 2014 20:06 WIB

Para caleg Dapil DKI 2 dalam diskusi

Kuala Lumpur, (AntaraKL) - Sejumlah calon anggota legislatif daerah pemilihan DKI 2 yang juga meliputi luar negeri membahas topik seputar permasalahan tenaga kerja Indonesia, salah satu fokus perhatian mereka yang akan diperbaiki jika terpilih menjadi anggota DPR.

Perbincangan serius soal TKI disampaikan dalam diskusi "Pemilu Damai" yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia (PPIM) di Gedung KBRI Kuala Lumpur, Sabtu (22/2) dengan mengundang sejumlah calon legislatif peserta pemilu 2014.

Beberapa caleg bahkan mengaku banyak mengetahui permasalahan TKI dan sering membantu mereka menyelesaikan permasalahannya.

"Selama ini saya banyak bantu mereka. Bahkan ketika ada TKI yang mengadu tengah mengalami permasalahan dalam pekerjaan, saya membantu penyelesaian masalah mereka termasuk menghubungi pihak kedutaan," kata Siti Sarifah Mustikarini Sutalaksana, caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang saat ini tinggal di Jakarta dan Malaysia.

Senada disampaikan caleg lainnya yang mengungkapkan bahwa dirinya telah belasan tahun tinggal di Malaysia sehingga banyak bersentuhan dengan para TKI di negara ini.

Menurut caleg DKI 2 Partai Demokrat, Lukmanul Hakim, permasalahan TKI di negara ini sangat banyak mulai dari ketiadaan dokumen, permasalahan status anak tanpa identitas, pernikahan tidak sah hingga soal gaji tidak dibayar, KTKLN dan lainnya.

"Saya banyak menjumpai permasalahan TKI. Seperti suatu ketika bertemu dengan seorang ibu yang melahirkan anak tanpa bantuan seorang dokter ataupun bidan. Persalinan itu sangat membahayakan sang ibu dan anaknya," ungkapnya.

Permasalahan lain, lanjut dia, setelah dilahirkan, maka anak tersebut tidak memiliki identitas karena tidak ada surat keterangan lahirnya. Apalagi ternyata kedua orang tuanya juga tidak memiliki surat nikah. Hal-hal seperti ini harus dicarikan solusinya, ungkap Lukman.

Dirinya mengaku banyak menemukan kasus TKI tersebut karena sering berhubungan langsung dengan mendatangi ketempat-tempat yang ramai para pekerja Indonesia.

Sementara itu, sejumlah perwakilan partai peserta pemilu yang ada di Malaysia, mengungkapkan bahwa setiap menjelang pemilu memang banyak caleg yang ingin menunjukkan perhatiannya terhadap permasalahan TKI. Tapi jika mereka sudah mendapatkan suara yang cukup dari TKI, tak ada satu pun yang mengurusi permasalahan TKI.

"Situasi ramai caleg bicara peduli TKI itu biasa saat sedang datangnya musim pemilu seperti sekarang ini. Tapi nanti setelah selesai pemilu dan dia dapat suara yang menghantarkan ke DPR, mereka tidak peduli lagi," ungkap Ketua perwakilan PDI-Perjuangan Aspar Bin Misbah.

Aspar yang sudah 30 tahun menetap di Malaysia sangat paham dengan karakter caleg pada musim pemilu yang berusaha menarik perhatian TKI.

"Coba sebut siapa anggota DPR yang dapat suara dari sini yang mengurusi TKI di Malaysia," tanyanya kepada para peserta diskusi.

Selanjutnya, perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Malaysia menyuarakan agar ada perwakilan khusus daerah pemilihan luar negeri agar perhatian terhadap permasalahan WNI di luar negeri lebih bisa fokus diperhatikan.

"Kami usul perlu adanya Dapil Luar Negeri agar ada tempat khusus untuk menangani permasalahan WNI di luar negeri," ungkap Saiful Aiman Kumalasa, perwakilan dari PKB di Malaysia. (N. Aulia Badar/sh)