KPU sebut penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terbuka
Rabu, 31 Januari 2024 6:42 WIB
Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terbuka demi transparansi informasi kepada masyarakat.
"Pemilu itu sifatnya terbuka, kalau tertutup dia berbahaya," ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1).
Oleh karena itu, apabila ada isu negatif yang beredar di masyarakat dapat segera ditanggapi. Salah satunya, anggaran konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, D. I. Yogyakarta, diduga dipotong dari Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Saat ini inspektorat sedang mendalami hal tersebut, KPU bergerak cepat ketika informasi ataupun isu tersebut menjadi viral di media sosial," jelasnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini Inspektorat KPU sedang menelusuri dugaan pemotongan anggaran konsumsi petugas KPPS di Sleman. Adapun pengadaan konsumsi petugas KPPS dilakukan melalui e-catalog.
"Jadi, nanti kita tunggu hasil pendalaman yang dilakukan oleh Inspektorat KPU," kata Idham.
Sebelumnya, Jumat (26/1), Ketua KPUD Sleman Ahmad Baehaqi buka suara soal para petugas KPPS di Sleman yang mengeluhkan konsumsi saat pelantikan yang awalnya dianggarkan Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," ucap Baehaqi.
Baehaqi menjelaskan penyediaan konsumsi dilakukan melakukan melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Tapi pada praktiknya, pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman.
"Pihak vendor beralasan, kalau tidak disubkan, tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang tersaji tidak pantas," pungkasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terbuka
"Pemilu itu sifatnya terbuka, kalau tertutup dia berbahaya," ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1).
Oleh karena itu, apabila ada isu negatif yang beredar di masyarakat dapat segera ditanggapi. Salah satunya, anggaran konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, D. I. Yogyakarta, diduga dipotong dari Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Saat ini inspektorat sedang mendalami hal tersebut, KPU bergerak cepat ketika informasi ataupun isu tersebut menjadi viral di media sosial," jelasnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini Inspektorat KPU sedang menelusuri dugaan pemotongan anggaran konsumsi petugas KPPS di Sleman. Adapun pengadaan konsumsi petugas KPPS dilakukan melalui e-catalog.
"Jadi, nanti kita tunggu hasil pendalaman yang dilakukan oleh Inspektorat KPU," kata Idham.
Sebelumnya, Jumat (26/1), Ketua KPUD Sleman Ahmad Baehaqi buka suara soal para petugas KPPS di Sleman yang mengeluhkan konsumsi saat pelantikan yang awalnya dianggarkan Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," ucap Baehaqi.
Baehaqi menjelaskan penyediaan konsumsi dilakukan melakukan melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Tapi pada praktiknya, pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman.
"Pihak vendor beralasan, kalau tidak disubkan, tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang tersaji tidak pantas," pungkasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terbuka
Pewarta : Narda Margaretha Sinambela
Editor : Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Ikatan wartawan Malaysia-Indonesia minta media jaga narasi isu perbatasan Sabah--Kaltara
23 January 2026 23:25 WIB
Soal perbatasan, Malaysia komitmen atas kedaulatan bersama dengan Indonesia
23 January 2026 16:36 WIB
Menlu Sugiono: Bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza bukti peran RI diakui dunia
23 January 2026 10:13 WIB
Diaspora harap kehadiran Presiden Prabowo di WEF buka keran investasi ke RI
22 January 2026 14:12 WIB
Terpopuler - Headlines
Lihat Juga
Pengurus Majlis Persatuan dan Persaudaraan Masyarakat Madura 2025-2027 dilantik di Selangor
27 July 2025 20:07 WIB
Sekretaris PM: Protes terhadap kepemimpinan Anwar Ibrahim hanya manuver politik
21 July 2025 11:01 WIB