Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia akan mengirimkan sekitar 3.000 ton sampah plastik kembali ke negara-negara asalnya, kata menteri lingkungan pada Selasa.
Keputusan itu merupakan langkah terbaru yang diambil Malaysia untuk menolak sampah dari negara-negara kaya.
Malaysia tahun lalu menjadi tujuan utama pengiriman sampah plastik setelah China melarang impor sampah tersebut.
Larangan China itu mengganggu aliran tujuh juta ton sampah setiap tahunnya.
Puluhan pabrik pengolah sampah bermunculan di Malaysia, yang banyak di antaranya tidak memiliki izin operasi. Sementara itu, masyarakat mengeluhkan masalah lingkungan.
Yeo Bee Yin, menteri energi, teknologi, ilmu pengetahuan, lingkungan dan perubahan iklim, mengatakan 60 kontainer sampah yang diimpor secara ilegal akan dikirimkan kembali ke negara asalnya.
"Kontainer-kontainer itu dibawa masuk ke sini dengan keterangan palsu serta pelanggaran-pelanggaran lain yang sudah jelas melanggar aturan hukum lingkungan kita," kata Yeo kepada para wartawan usai meninjau pengapalan di Port Klang, di pinggiran Kuala Lumpur.
Malaysia telah mengidentifikasi sedikitnya 14 negara tempat sampah-sampah tak diinginkan itu berasal, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Kanada, Australia dan Inggris.
Yeo mengatakan kebanyakan warga negara-negara maju tidak sadar bahwa sampah yang mereka hasilkan, yang mereka pikir sedang didaur ulang, sebenarnya sebagian besar dibawa ke Malaysia. Di negara Asia Tenggara tersebut, sampah diproses dengan menggunakan cara-cara yang tidak membahayakan lingkungan.
Yeo mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan pendaur ulang sampah yang berada di Inggris telah mengekspor sekitar 50.000 ton sampah plastik ke Malaysia dalam dua tahun belakangan ini.
Ia mengatakan Malaysia akan meminta pemerintah negara-negara asing untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan seperti itu.
"Kami meminta negara-negara maju untuk mengkaji kembali pengaturan sampah plastik dan untuk berhenti mengapalkan sampah ke negara-negara berkembang," katanya.
"Kalau kalian mengirimkan sampah ke Malaysia, kami tanpa ampun akan mengapalkannya kembali."
Malaysia sudah mengirimkan balik lima kontainer sampah plastik tercemar ke Spanyol.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pekan lalu meminta pemerintahannya menyewa sebuah perusahaan perkapalan swasta untuk mengirim balik 69 kontainer sampah ke Kanada. Duterte memerintahkan agar kiriman sampah itu ditaruh saja di perairan wilayah Kanada jika negara itu menolak menerimanya.
Kanada mengatakan bahwa sampah itu, yang diekspor ke Filipina antara 2013 dan 2014, adalah wujud dari transaksi komersial yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah.
Kanada sudah setuju untuk menerima sampah tersebut tapi Duterte kehilangan kesabaran di tengah proses pengaturan pengiriman.
Bulan ini, sekitar 180 negara sepakat untuk mengubah Konvensi Basel guna membuat perdagangan sampah plastik dunia lebih transparan dan teratur.
Amerika Serikat, yang adalah pengekspor sampah nomor satu di dunia, belum meratifikasi konvensi yang telah berlaku selama 30 tahun itu.
Sumber: Reuters
Keputusan itu merupakan langkah terbaru yang diambil Malaysia untuk menolak sampah dari negara-negara kaya.
Malaysia tahun lalu menjadi tujuan utama pengiriman sampah plastik setelah China melarang impor sampah tersebut.
Larangan China itu mengganggu aliran tujuh juta ton sampah setiap tahunnya.
Puluhan pabrik pengolah sampah bermunculan di Malaysia, yang banyak di antaranya tidak memiliki izin operasi. Sementara itu, masyarakat mengeluhkan masalah lingkungan.
Yeo Bee Yin, menteri energi, teknologi, ilmu pengetahuan, lingkungan dan perubahan iklim, mengatakan 60 kontainer sampah yang diimpor secara ilegal akan dikirimkan kembali ke negara asalnya.
"Kontainer-kontainer itu dibawa masuk ke sini dengan keterangan palsu serta pelanggaran-pelanggaran lain yang sudah jelas melanggar aturan hukum lingkungan kita," kata Yeo kepada para wartawan usai meninjau pengapalan di Port Klang, di pinggiran Kuala Lumpur.
Malaysia telah mengidentifikasi sedikitnya 14 negara tempat sampah-sampah tak diinginkan itu berasal, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Kanada, Australia dan Inggris.
Yeo mengatakan kebanyakan warga negara-negara maju tidak sadar bahwa sampah yang mereka hasilkan, yang mereka pikir sedang didaur ulang, sebenarnya sebagian besar dibawa ke Malaysia. Di negara Asia Tenggara tersebut, sampah diproses dengan menggunakan cara-cara yang tidak membahayakan lingkungan.
Yeo mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan pendaur ulang sampah yang berada di Inggris telah mengekspor sekitar 50.000 ton sampah plastik ke Malaysia dalam dua tahun belakangan ini.
Ia mengatakan Malaysia akan meminta pemerintah negara-negara asing untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan seperti itu.
"Kami meminta negara-negara maju untuk mengkaji kembali pengaturan sampah plastik dan untuk berhenti mengapalkan sampah ke negara-negara berkembang," katanya.
"Kalau kalian mengirimkan sampah ke Malaysia, kami tanpa ampun akan mengapalkannya kembali."
Malaysia sudah mengirimkan balik lima kontainer sampah plastik tercemar ke Spanyol.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pekan lalu meminta pemerintahannya menyewa sebuah perusahaan perkapalan swasta untuk mengirim balik 69 kontainer sampah ke Kanada. Duterte memerintahkan agar kiriman sampah itu ditaruh saja di perairan wilayah Kanada jika negara itu menolak menerimanya.
Kanada mengatakan bahwa sampah itu, yang diekspor ke Filipina antara 2013 dan 2014, adalah wujud dari transaksi komersial yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah.
Kanada sudah setuju untuk menerima sampah tersebut tapi Duterte kehilangan kesabaran di tengah proses pengaturan pengiriman.
Bulan ini, sekitar 180 negara sepakat untuk mengubah Konvensi Basel guna membuat perdagangan sampah plastik dunia lebih transparan dan teratur.
Amerika Serikat, yang adalah pengekspor sampah nomor satu di dunia, belum meratifikasi konvensi yang telah berlaku selama 30 tahun itu.
Sumber: Reuters