Uni Eropa dukung ASEAN untuk atasi krisis Myanmar

Jakarta (ANTARA) - David McAllister, anggota Parlemen Eropa dari Jerman, mengatakan Uni Eropa mendukung upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menemukan solusi atas krisis Myanmar.

“Kami berharap upaya tersebut bisa membuahkan hasil agar Myanmar bisa keluar dari krisis politik. Junta militer Myanmar harus melaksanakan konsensus lima poin (5PC),” kata McAllister kepada pers di Jakarta, Rabu.

Tiga dari lima poin yang dimaksud McAllister itu adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, serta penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar.

Dua poin lainnya berupa penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar dan kunjungan utusan khusus tersebut ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

ASEAN sepakat mendukung upaya Indonesia, yang tahun ini berperan sebagai ketua, dalam kerangka lima poin tersebut.

Sementara itu, McAllister mengatakan ASEAN adalah partner dagang terbesar ketiga Uni Eropa setelah Amerika Serikat (AS) dan China.

Ia juga menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa adalah investor terbesar kedua di negara-negara ASEAN.

ASEAN, yang didirikan pada 1967, memiliki 10 negara anggota, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Tahun lalu, European Investment Bank (EIB) membuka kantor perwakilan di Jakarta dalam upaya untuk meningkatkan aktivitas di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik.

“EIB memprioritaskan pembiayaan di bidang aksi iklim, transportasi perkotaan, perawatan kesehatan, keamanan energi, dan proyek infrastruktur berkelanjutan di Asia Tenggara,” jelas McAllister.

“Uni Eropa juga mendukung ASEAN, khususnya Indonesia, dalam menerapkan peralihan energi yang lebih hijau dan bersih,” ujar McAllister.

Pada November 2022 di Bali, Indonesia bersama Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 miliar euro (sekitar Rp323 miliar).

JETP untuk Indonesia bertujuan mencapai transisi energi yang adil bagi pekerja dan masyarakat, khususnya kalangan yang paling terpengaruh oleh transisi energi dari batubara, juga untuk menjalankan upaya pengembangan energi terbarukan.