Sebelumnya sembilan sekolah tersebut dikelola oleh Yayasan Peduli Insan Nusantara (Yapinus) yang tanpa memiliki ijin operasi di Malaysia.
Yapinus juga tidak berkoordinasi dengan kantor Perwakilan RI di Sabah dalam kegiatannya dan melakukan berbagai tindakan yang melanggar peraturan Indonesia sehingga mengakibatkan pengoperasian sembilan sekolah tersebut ilegal berdasarkan peraturan Indonesia dan Malaysia.
Pengelolaan CLC akhirnya diambil alih oleh Ahli Lembaga Pengelola CLC FGV yang terdiri dari Pejabat FGV dan didukung oleh Konsulat RI Tawau.
Pengambilalihan dalam rangka mematuhi peraturan Malaysia dan Indonesia, meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan CLC serta berdasarkan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah (JPNS).
"Selain memenuhi peraturan kedua negara, pengelolaan CLC oleh FGV akan menguntungkan warga Indonesia, pengelola Yapinus, bahkan FGV," ujar Dubes Rusdi dalam pidatonya sebelum meresmikan CLC FGV.
Beberapa pembenahan yang akan dilakukan dalam pengelolaan CLC FGV adalah pemberian dana bantuan FGV yang berasal dari anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) FGV untuk kegiatan CLC.
Pemberian subsidi parsial Pemerintah Indonesia untuk penyelenggaran ujian dan pemberian ijasah bagi murid CLC WNI.
Pengelolaan bantuan FGV, subsidi Pemerintah Indonesia dan sumbangan orang tua sebesar RM 5 per bulan-nya akan dilakukan berlandaskan asas-asas pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Pengelola dan guru Yapinus juga terhindar dari ancaman denda sebesar RM 10.000 per sekolah karena melakukan pelanggaran akta pelajaran Malaysia dengan penyelenggaraan sekolah tanpa didaftarkan di aparat terkait setempat.
"FGV dengan Pemerintah Indonesia sangat dinanti-nanti. Pengelolaan CLC oleh ALP FGV adalah demi kebajikan pekerja dan anak-anak pekerja supaya memiliki masa depan yang lebih cerah," ujar Fairus Ismail, Ketua Operasional Perladangan FGV dalam sambutannya pada acara peresmian CLC FGV.
Dalam kesempatan dialog dengan warga, Dubes Rusdi menyampaikan visinya pendirian sekolah vokasi bagi anak-anak pekerja Indonesia supaya memiliki keterampilan bekerja sama dengan FGV.
Dubes Rusdi juga menyampaikan akan membantu pemberian paspor kepada WNI dan surat keterangan lahir serta berharap FGV dapat memfasilitasi.
Melalui kerja sama penyelenggaraan pendidikan di CLC FGV, Dubes Rusdi menyampaikan Pemerintah RI melalui Direktorat Kesetaraan akan menyelenggarakan ujian nasional di Sabah sehingga tidak perlu menyebrang ke Sebatik atau Nunukan lewat jalur ilegal yang rawan kecelakaan dan penangkapan seperti sebelumnya.
Pada kesempatan tersebut Dubes Rusdi juga mengimbau warga untuk tidak menggunakan narkoba.
Menapis isu yang beredar di media sosial terkait pemecatan guru Yapinus, Konsul RI Tawau, Sulistijo Djati Ismojo menegaskan meskipun pengelolaan berpindah tangan, para guru Yapinus tidak dipecat dan dapat terus bekerja apabila masih mau bekerja sama.
Kegiatan peresmian dilaksanakan di CLC Kembara Sakti, salah satu dari sembilan CLC yang terletak di Kompleks Felda Sahabat.
Konsulat RI Tawau telah menugaskan sembilan guru FGV sebagai kepala sekolah di sembilan CLC tersebut.
Terdapat sebanyak 650 murid yang diajar oleh 20 orang guru bantu mantan guru Yapinus yang mau bekerja sama dan sembilan guru utusan Kemdikbud di sembilan CLC tersebut.
