86 pasangan WNI ikuti sidang itsbat nikah di KBRI Kuala lumpur

Kuala Lumpur, (ANTARA News) - Untuk pertama kalinya KBRI Kuala Lumpur menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah di wilayah Semenanjung Malaysia pada 15 dan 16 Januari 2019 diikuti 86 pasangan WNI.

Acara dengan tema "Resmi dan Terlindungi" tersebut dibuka oleh Wakil Kepala Perwakilan RI, Krishna K.U Hannan, mewakili Duta Besar RI, Rusdi Kirana di Kuala Lumpur, Selasa.

Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Aco Nur, perwakilan organisasi masyarakat serta keluarga peserta.

Dalam sambutannya Krishna K.U Hannan menyampaikan bahwa tujuan sidang adalah untuk memberikan perlindungan kepada WNI di Malaysia dengan memberikan kepastian hukum atas status pernikahan mereka.

"Saya berharap program ini dapat menberikan kepastian hukum atas status pernikahan para WNI di Malaysia, yang pada gilirannya akan memperjelas status kewarganegaraan dan hak-hak lainnya dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut," tambahnya.

Sidang itsbat nikah ini terselenggara atas kerja sama KBRI Kuala Lumpur dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan dasar pelaksanaan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 084/KMA/SK/V/2011 tentang Ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan RI.

Sidang itsbat nikah telah dilakukan beberapa kali di Perwakilan RI di Sabah dan Serawak.

Dari 92 pasangan yang mendaftar, hanya 89 pasang yang memenuhi kriteria (diutamakan yang telah memiliki anak). Selanjutnya tiga pasang mengundurkan diri, sehingga tersisa 86 pasang.

Memperhatikan antusiasme WNI yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan sidang itsbat nikah, KBRI Kuala Lumpur mempertimbangkan untuk mengadakan sidang itsbat nikah secara berkala dimasa mendatang.

Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah tidaknya pernikahan.

Untuk semakin menyemarakkan kegiatan ini, KBRI Kuala Lumpur menyediakan fotobooth layaknya pelaminan bagi pasangan yang telah mendapatkan keputusan kelulusan dari Majelis Hakim.