FPKS : perlu strategi khusus pulangkan WNI di Malaysia

id WNI,DPR RI,Fraksi PKS,Malaysia

FPKS : perlu strategi khusus pulangkan WNI di Malaysia

Kantor Kesehatan Pelabuhan Entikong bersama Pamtas dari Yonif Raider 641/Bru memperketat pemeriksaan kesehatan serta penyemprotan disinfektan terhadap WNI yang tiba dari Sarawak Malaysia melalui PLBN Entikong guna mencegah penyebaran virus COVID-19. ANTARA FOTO/Agus Alfian/jhw/hp.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menilai perlu langkah dan strategi khusus memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Malaysia, karena kondisi mereka semakin sulit di saat negara itu menerapkan lockdown atau MCO (movement control order) sejak 18 Maret.

"Pemerintah harus berpikir solusi ke depan dan berpikir menghadapi kondisi terburuk, seandainya MCO ini akan berlangsung lebih lama dari perkiraan, misalkan pemulangan TKI secara masif dan bertahap. Jangan sampai nama Indonesia tercoreng karena dianggap menelantarkan warganya di Malaysia," kata Sukamta di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, di masa MCO ini kondisi WNI di Malaysia sangat sulit yang jumlahnya sekitar 3,5 juta dan kebanyakan mereka bekerja di sektor informal dan kebanyakan diputus kontraknya.

Dampak kebijakan MSO menurut Sukamta, WNI yang bekerja harian lepas, tidak ada pekerjaan dan kehilangan pendapatan apalagi MCO ini sudah diperpanjang ketiga kalinya hingga akhir April, dan kemungkinan masih akan diperpanjang.

"Karena itu perlu segera terapkan strategi taktis menyelamatkan WNI dalam kondisi yang tidak menentu ini," ujarnya.

Ketua DPP PKS itu mengatakan, para WNI itu tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai kondisi seperti ada yang sehari-hari bertahan dengan makan roti tawar saja atau bahkan air kran saja dan sebagian ada yang lari ke hutan dan kebun mencari umbi-umbian yang masih bisa dimakan untuk bertahan hidup.

Menurut dia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di Malaysia memang sudah memberikan bantuan sembako, tetapi jumlahnya masih sangat jauh dari kebutuhan berdasar jumlah WNI yang memerlukan.

"Kita dalam kondisi seperti ini tidak mempedulikan status WNI legal atau ilegal, yang penting mereka termasuk tumpah darah Indonesia yang berhak mendapat pelindungan dari negara," katanya.

Sukamta mengapresiasi Menteri Luar Negeri (Kemlu) RI dan jajarannya sudah peka terhadap persoalan ini dan bekerja serius melindungi WNI di Malaysia, misalnya dengan membagikan paket sembako.

Namun menurut dia, Kemlu RI perlu lebih cepat dan masif lagi bergerak di lapangan juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjangkau WNI yang memerlukan bantuan.

"Khususnya saya berharap Dubes Rusdi Kirana bisa memimpin langsung dan menunggui proses penyelamatan anak-anak bangsa yang terpaksa mencari nafkah di negeri orang," katanya.