Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Wilayah Federal Malaysia Annuar Musa menetapkan wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya menjadi wilayah bebas berdagang mulai 15 November bagi masyarakat kecil terdampak COVID-19 yang ingin mencari penghasilan karena kehilangan pekerjaan.
"Kuala Lumpur akan menjadi wilayah bebas berniaga, siapa yang ingin berdagang satu hari penuh atau setengah hari bisa memilih tempat yang sesuai, misal depan rumah atau tepi jalan wilayah perumahan," ujar Annuar melalui siaran langsung di Facebook, Kamis.
Annuar mengatakan banyak warga yang kehilangan pekerjaan, baik karena diberhentikan dari tempat kerja di perusahaan besar, perusahaan menengah maupun kedai-kedai yang mengurangi karyawannya.
"Bagi yang menerima gaji tetap tidak masalah. Banyak warga kota hidupnya berniaga. Rakyat berpendapatan rendah terdampak, ditambah yang kehilangan pekerjaan seperti pekerja industri dan pilot," katanya.
Dia mengatakan saat ini wilayah federal (Kuala Lumpur dan Putrajaya) menjadi pusat pusat mencari rezeki, salah satunya dengan berniaga kecil (retail) maupun besar, seperti mal.
"Yang saya maksud dibuka untuk berniaga adalah untuk menolong mereka yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan mengecilkan staf karena itu perlu dipermudahkan," katanya.
Apalagi jika PKPB (lockdown Malaysia) berlangsung lama, ujar dia, setelah berunding dengan wali kota Kuala Lumpur pihaknya sepakat menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat bebas berniaga namun tetap dengan aturan dan mematuhi SOP.
"Jangan khawatir kota kotor dan sesak. Ini langkah enam bulan pertama untuk memudahkan mencari rezeki. Jangan hanya terlalu memikirkan diri kita. Mereka bisa buka warung, buka nasi lemak. Mereka punya tanggungan membayar rumah sewa, bayar listrik dan lain-lain," katanya.
Berita Terkait
7 PPLN Kuala Lumpur divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun
21 March 2024 19:33 Wib
Kuasa hukum minta 7 anggota PPLN Kuala Lumpur dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan
20 March 2024 20:58 Wib
Jaksa tuntut 7 PPLN Kuala Lumpur 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta
20 March 2024 20:54 Wib
Ketua PPLN Kuala Lumpur akui 81 ribu surat suara tidak terkirim
19 March 2024 19:49 Wib
KPU RI sebut sempat tegur PPLN Kuala Lumpur soal ubah 1.402 DPT Pos
19 March 2024 17:31 Wib
Ketua PPLN Kuala Lumpur mengakui pengubahan 1.402 DPT Pos tanpa pleno
19 March 2024 17:30 Wib
Sekretaris PPLN Kuala Lumpur bantah lakukan lobi kepada perwakilan parpol
19 March 2024 5:21 Wib
Hakim telusur alasan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur ke Komisioner KPU
19 March 2024 5:00 Wib