KNPI Malaysia: pemberlakuan PSBB total Jakarta langkah tepat
Kamis, 10 September 2020 11:34 WIB
Ketua Badan Perwakilan (BP) KNPI Malaysia Tengku Adnan. ANTARA Foto/dok (1)
Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua Badan Perwakilan (BP) KNPI di Malaysia Tengku Adnan menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020 merupakan langkah yang tepat.
"Mulai tanggal tersebut kegiatan perkantoran ditiadakan. Hal itu setelah melihat perkembangan kasus COVID-19 DKI Jakarta dan dukungan fasilitas rumah sakit yang sudah dianggap darurat," katanya di Kuala Lumpur, Kamis.
Vice Chairman Committee ASEAN for Youth Cooperation (CAYC) ini mengatakan PSBB total adalah langkah tepat dan sesuai dengan situasi saat ini.
"Jika ini tidak dibendung maka akan dapat mengakibatkan keadaan yang semakin memburuk baik di dalam DKI Jakarta itu sendiri maupun efeknya juga akan kepada kepentingan nasional lainnya," katanya.
Pihaknya mengusulkan bahwa dalam rangka penertiban aturan PSBB maka TNI Polri yang dibantu Satpol PP agar meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan sehingga dapat dijadikan efek jera bagi yang lainnya jika melakukan pelanggaran.
"Bukan lagi hanya peringatan atau teguran tetapi tindakan langsung sesuai dengan aturan hukum PSBB. Sehingga langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan," katanya.
Disisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan hak-hak masyarakat terkait bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran dengan memperbaiki data penerima bantuan sosial.
"Dalam rangka penegakan peraturan maka dipandang perlu TNI Polri melakukan operasi keliling untuk melakukan penegakan aturan dan menindak langsung si pelanggar aturan," katanya.
Selain razia keliling jika perlu dilakukan blokade jalan untuk dilakukan pemeriksaan kepada pengendara terkait maksud dan tujuan si pengendara berada di luar rumah.
"Secara nasional kami melihat bahwa pemerintah Indonesia harus berbenah memperbaiki sistem pencegahan penyebaran pandemik COVID-19 secara keseluruhan di Indonesia," katanya.
Penyebaran kasus positif yang semakin meningkat setiap hari adalah bukti kegagalan Gugus Tugas Nasional Pencegahan Penyebaran Pandemik COVID-19 di Indonesia.
"Harus ada langkah dan kebijakan yang drastis oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini," katanya.
Sebagai bangsa Indonesia, ujar dia, semestinya bisa mencontoh negara-negara lain di dunia yang berhasil mengekang penyebaran COVID-19 dengan baik dan sistematis termasuk Malaysia.
"Mulai tanggal tersebut kegiatan perkantoran ditiadakan. Hal itu setelah melihat perkembangan kasus COVID-19 DKI Jakarta dan dukungan fasilitas rumah sakit yang sudah dianggap darurat," katanya di Kuala Lumpur, Kamis.
Vice Chairman Committee ASEAN for Youth Cooperation (CAYC) ini mengatakan PSBB total adalah langkah tepat dan sesuai dengan situasi saat ini.
"Jika ini tidak dibendung maka akan dapat mengakibatkan keadaan yang semakin memburuk baik di dalam DKI Jakarta itu sendiri maupun efeknya juga akan kepada kepentingan nasional lainnya," katanya.
Pihaknya mengusulkan bahwa dalam rangka penertiban aturan PSBB maka TNI Polri yang dibantu Satpol PP agar meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan sehingga dapat dijadikan efek jera bagi yang lainnya jika melakukan pelanggaran.
"Bukan lagi hanya peringatan atau teguran tetapi tindakan langsung sesuai dengan aturan hukum PSBB. Sehingga langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan," katanya.
Disisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan hak-hak masyarakat terkait bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran dengan memperbaiki data penerima bantuan sosial.
"Dalam rangka penegakan peraturan maka dipandang perlu TNI Polri melakukan operasi keliling untuk melakukan penegakan aturan dan menindak langsung si pelanggar aturan," katanya.
Selain razia keliling jika perlu dilakukan blokade jalan untuk dilakukan pemeriksaan kepada pengendara terkait maksud dan tujuan si pengendara berada di luar rumah.
"Secara nasional kami melihat bahwa pemerintah Indonesia harus berbenah memperbaiki sistem pencegahan penyebaran pandemik COVID-19 secara keseluruhan di Indonesia," katanya.
Penyebaran kasus positif yang semakin meningkat setiap hari adalah bukti kegagalan Gugus Tugas Nasional Pencegahan Penyebaran Pandemik COVID-19 di Indonesia.
"Harus ada langkah dan kebijakan yang drastis oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini," katanya.
Sebagai bangsa Indonesia, ujar dia, semestinya bisa mencontoh negara-negara lain di dunia yang berhasil mengekang penyebaran COVID-19 dengan baik dan sistematis termasuk Malaysia.
Pewarta : Agus Setiawan / Raffiudin
Editor : Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KJRI Penang sambut antusias pembukaan rute penerbangan Jakarta-Penang oleh TransNusa
24 November 2025 19:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta
15 October 2025 21:52 WIB
Jelang HUT TNI, Presiden Prabowo berlayar ke Teluk Jakarta dengan KRI dr. Radjiman
02 October 2025 20:27 WIB
Menteri BUMN: Fasilitas pendukung Whoosh diusulkan menjadi milik pemerintah
15 September 2025 17:36 WIB
Terpopuler - Headlines
Lihat Juga
Pengurus Majlis Persatuan dan Persaudaraan Masyarakat Madura 2025-2027 dilantik di Selangor
27 July 2025 20:07 WIB
Sekretaris PM: Protes terhadap kepemimpinan Anwar Ibrahim hanya manuver politik
21 July 2025 11:01 WIB