Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan E. Ramos Petege seorang pemuda asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Provinsi Papua.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa.
Dalam pokok permohonannya yang dibacakan ulang Hakim Arief Hidayat, pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurut pemohon, perkawinan adalah hak asasi yang merupakan ketetapan atau takdir tuhan. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun juga terlepas dari perbedaan agama. Atas dasar itu, pemohon menilai negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Negara dinilainya juga harus bisa memberikan suatu solusi bagi pasangan beda agama.
Kemudian alasan lain pemohon menggugat UU Perkawinan ialah mengenai Pasal 2 Ayat (1) pada hakikatnya dinilainya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dengan apa yang dimaksud dengan "hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".
Menurut pemohon, banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil.
Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini dinilainya mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya.
Berita Terkait
India geser posisi China sebagai negara berpenduduk terbanyak
20 April 2023 3:39 Wib, 2023
Rapi Films rilis trailer film "Noktah Merah Perkawinan"
28 July 2022 21:05 Wib, 2022
Wajah muram pengantin pesanan
27 December 2019 19:51 Wib, 2019
Busana daerah dan adat perkawinan Indonesia pukau wanita Roma
21 April 2016 11:29 Wib, 2016
Dubes Malaysia - Gubernur NTB Bahas Perkawinan TKI
22 May 2014 16:24 Wib, 2014
Busana daerah dan adat perkawinan Indonesia pukau wanita Roma
21 April 2016 11:29 Wib, 2016
Dubes Malaysia - Gubernur NTB Bahas Perkawinan TKI
22 May 2014 16:24 Wib, 2014