Langkawi, Kedah, Malaysia, (ANTARA) - Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/SPRM) melakukan pembahasan terkait inisiatif antikorupsi dalam institusi demokrasi bersama International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS).
Komisaris Utama Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam Baki dalam sebuah pernyataan yang diakses di Langkawi, Kedah, Malaysia, Jumat, mengatakan perbincangan tersebut mempunyai signifikan besar bagi pelaksanaan pembaharuan dalam konteks politik.
"Usaha untuk mencegah dan memerangi rasuah telah menjadi antara agenda utama dalam kerajaan Malaysia yang telah menghasilkan komitmen dan inisiatif antirasuah yang besar seperti pembangunan Strategi Pembanterasan Rasuah Nasional (NACS) 2024-2028," katanya.
Perbincangan itu diadakan saat kunjungan delegasi IFES yang diketuai oleh Country Director IFES Indonesia Admira Salim dan disertai oleh Penasihat Senior Keuangan Politik Global IFES Indonesia Magnus Ohman, Vice Country Director IFES Indonesia Isach W Z Karmiadji, Petugas Program IFES Indonesia Almira Gilangkania dan Pejabat Ekskutif Tertinggi IDEAS Aira Azhari ke Kantor SPRM di Putrajaya pada Kamis (16/1).
Sementara itu, Country Director IFES Indonesia Admira Salim mengatakan kehadiran mereka di sana karena IFES ingin mempelajari praktik terbaik memerangi korupsi dari SPRM.
Selain itu, ia mengatakan mereka juga ingin mengetahui sinergi di antara program-program IFES atau Southeast Asian Network for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) dan usaha SPRM dalam memberantas korupsi di regional Asia Tenggara.
Wakil Komisaris Utara Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia Dato’ Azmi Kamaruzaman, Direktur Senior SPRM Divisi Perencanaan Tata Kelola Nasional (BPGN) SPRM Dato’ Idris Zaharudin dan Direktur Direktur Divisi Kebijakan, Perencanaan dan Penelitian SPRM Dato’ Mohd Hafaz Nazar turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: SPRM bersama IFES bahas inisiatif antikorupsi di instistusi demokrasi
