Menlu RI pimpin "Bali Process" ajak berantas perdagangan orang

“Saya juga menekankan pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang, serta menggarisbawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online job scams,” kata dia, merujuk pada istilah penipuan berbasis teknologi daring.

Dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa poin penting, antara lain bahwa krisis ekonomi dan sosial telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja serta perlunya memastikan dunia usaha melakukan transparansi rantai pasok

Poin penting lainnya adalah soal rekrutmen yang etis, pelindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas TPPO di sektor swasta; serta kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia.

Had a lovely morning walk across the bridge over River Torrens of Adelaide with Premier of South Australia @PMalinauskasMP & Foreign Minister @SenatorWong.

Thank you for showing me your home town! pic.twitter.com/3tKDZp6iNH

— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) February 9, 2023

Sementara itu, Boy Thohir --mewakili kelompok bisnis Indonesia-- yang turut memimpin pertemuan GABF bersama wakil sektor swasta Australia Andrew Forrest, menyampaikan inisiatif penyelenggaraan Tech Forum.

Forum tersebut berfokus pada young techpreneurs dan akan dilaukan pada paruh kedua 2023.

Forum teknologi itu disebut akan memberikan langkah konkret kerja sama kalangan usaha dan pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online scams.

Pada pertemuan Bali Process, para menlu negara-negara anggota menegaskan dukungan terhadap pembahasan kejahatan online dan solusi yang dapat diambil serta adopsi Adelaide Strategy of Cooperation 2023, yang merupakan strategi untuk menangani masalah tersebut.

Bali Process, yang dibentuk pada 2002 oleh Indonesia dan Australia, merupakan forum konsultasi regional yang membahas isu TPPO, penyelundupan manusia, dan kejahatan terkait lainnya di kawasan.

Bali Process beranggotakan 45 negara dan entitas serta empat organisasi internasional, yaitu UNHCR, ILO, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC).