Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa dirinya tidak menginginkan persaingan politik yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024 menghambat program pemerintah.
"Saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua, yang pertama fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah menjadi terhambat," kata Presiden dalam pengantar pada Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Jokowi menyampaikan Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi nasional bertahan relatif tinggi di atas lima persen dan selama enam kuartal berturut-turut ekonomi nasional tumbuh di atas lima persen.
Selain itu Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam grup upper middle income countries setelah sempat turun ke grup lower middle income countries pada 2020 karena pandemi.
"Meski demikian situasi yang kita hadapi pada paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal," ujar Presiden.
Hal yang mesti diwaspadai, menurut Jokowi, yakni lingkungan global yang masih tidak stabil, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi serta aktivitas perdagangan yang melemah, hingga prediksi berbagai lembaga internasional atas perlambatan ekonomi global dan juga kenaikan tingkat suku bunga global.
"Inflasi global juga masih relatif tinggi, kemudian kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi, ada yang positif namun juga ada yang melemah, ini juga kita harus melihat secara hati-hati," jelas Presiden.
Oleh karena itu Jokowi mengingatkan agar persaingan politik yang mungkin terjadi menjelang Pemilu 2024 tidak mengganggu program pemerintah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi tidak mau persaingan politik hambat program pemerintah
