Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Thomas Nifinluri menyatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen mengendalikan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan agar tidak menyeberang ke negara-negara tetangga dan mengganggu penghidupan keseharian masyarakat.
Thomas Nifinluri mengatakan kecepatan respons dan sinergi terus ditingkatkan dalam mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan.
"Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya nasional dan berkontribusi serta berpartisipasi aktif di regional ASEAN," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Thomas menuturkan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat merupakan wajah depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Oleh karena itu, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap lintas batas harus diatasi bersama agar tidak mengganggu hubungan dengan negara tetangga.
Berdasarkan data Sipongi+ KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat paling luas terjadi di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau. Hingga Juli 2023, luas hutan dan lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 12.537 hektare.
KLHK telah mengerahkan personel manggala agni ke lokasi yang mengalami kebakaran untuk memadamkan api. Selain itu, KLHK juga menurunkan air secara langsung dari helikopter melalui water bombing di wilayah Kalimantan Barat.
"Water bombing telah dilakukan sebanyak 19 sortie dengan total 1,25 juta liter air untuk pemadaman," kata Thomas.
KLHK juga mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca tahap I dan II sebanyak 40 sortie dengan total garam yang disemai sebanyak 38,3 ton. Teknologi modifikasi cuaca tahap III dimulai pada 23 Agustus sampai 1 September 2023.
Pada pertemuan negara-negara Asia Tenggara di Vientiane, Laos, 22 Agustus 2023, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi menyampaikan berbagai upaya Indonesia untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kabut asap lintas batas.
Menurut dia, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan pemantauan dan asesmen terkait kejadian, pencegahan, serta kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
The 18th Meeting of the Committee under the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COM-18 AATHP) di Laos itu menyepakati empat dokumen, yaitu Establishment Agreement (EA) on the ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC), Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation (2023-2030).
Kemudian, Second ASEAN Peatland Management Strategy/APMS (2023-2030) dan ASEAN Investment Framework for Haze-Free Sustainable Land Management.
Laksmi mengatakan keempat dokumen tersebut merupakan deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.
Dia berharap persetujuan dokumen Establishment Agreement on the ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control membuat ACCTHPC bisa segera beroperasi secara penuh di Indonesia.
ACCTHPC merupakan center ASEAN yang berlokasi di Indonesia sebagai pusat koordinasi pengendalian pencemaran asap lintas batas tingkat regional dengan tujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antara negara anggota dalam mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan termasuk kabut asap lintas batas.
Pengoperasian ACCTHPC secara penuh dapat mendorong implementasi penuh ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KLHK: Indonesia komitmen mengendalikan kabut asap lintas batas
