Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Sabtu mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera guna menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, Palestina.
“Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut,” kata Retno di platform media sosial X.
Dia menegaskan bahwa komunitas global tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan beberapa negara dan tidak berdaya menyaksikan kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza.
Rancangan resolusi DK PBB itu diveto oleh AS pada Jumat (8/12), meskipun didukung oleh 13 anggota DK lainnya. Sementara Inggris, satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
Uni Emirat Arab (UAE), yang mengajukan rancangan tersebut, mengatakan bahwa mereka berupaya menyelesaikan resolusi tersebut segera karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.
Guterres pada Rabu (6/12) menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak ia menjabat di posisi puncak organisasi itu pada 2017, menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan bahwa kondisi terkini di Gaza tidak memungkinkan dilakukannya "operasi kemanusiaan yang berarti."
Di lain pihak, Robert Wood, perwakilan AS untuk PBB, mengatakan pemerintahan Joe Biden menggunakan hak veto karena gencatan senjata akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.
"Selama Hamas tetap pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentu saja bukan perdamaian. Dan gencatan senjata yang membiarkan Hamas tetap menguasai Gaza akan menutup kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka sendiri," kata Wood.
"Oleh karena itu, meskipun AS sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina bisa hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang hanya akan menjadi benih bagi perang berikutnya,” katanya, menambahkan.
Lebih dari 17.000 orang Palestina telah tewas dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka di Gaza akibat serangan udara dan darat Israel secara terus menerus, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Sekitar 70 persen dari jumlah korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dan sekitar 1,8 juta warga telah mengungsi ke wilayah yang lebih aman.
Israel melancarkan perang di Gaza sebagai balasan atas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober. Serangan itu menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan 240 lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera.
Gencatan senjata selama sepekan memungkinkan pembebasan sekitar 100 sandera dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, meski jumlahnya sangat sedikit dibandingkan waktu sebelum perang.
Setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember, jumlah bantuan berkurang lagi dan Israel melanjutkan serangannya ke wilayah kantong Palestina itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menlu RI kecewa DK PBB gagal setujui resolusi gencatan senjata di Gaza
