London (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris pada Kamis mendesak kabinet Israel untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza, dengan memperingatkan bahwa kini "bukan saatnya untuk mundur."
Dalam pernyataannya di hadapan House of Commons (DPR Britania Raya), David Lammy menegaskan pentingnya persetujuan akhir atas kesepakatan tersebut.
“Saat kabinet Israel bersidang, saya mendesak mereka untuk mendukung kesepakatan ini. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Kedua belah pihak harus melaksanakan setiap fase dari kesepakatan ini secara penuh dan tepat waktu,” ujarnya kepada para anggota parlemen.
Rapat kabinet Israel yang dijadwalkan pada Kamis untuk meratifikasi kesepakatan gencatan senjata Gaza ditunda, karena pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu menghadapi penolakan dari sekutu-sekutunya yang berasal dari sayap kanan ekstrem.
Dengan menyinggung situasi kritis di Jalur Gaza setelah 15 bulan serangan Israel, Menteri Luar Negeri Inggris itu menyatakan bahwa warga Gaza telah "benar-benar terperangkap dalam neraka di bumi."
Seraya mengatakan bahwa sejarah konflik itu "penuh dengan peluang yang terlewatkan," Lammy menilai akan menjadi "tragedi" jika kesempatan yang ada saat ini disia-siakan.
“Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, bukan hanya untuk gencatan senjata tetapi juga untuk perdamaian yang abadi,” tambahnya.
“Setiap sandera harus dibebaskan sebagaimana diatur dalam kesepakatan. Setiap bantuan yang dijanjikan untuk Gaza harus sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Lammy.
Menlu Inggris itu juga menyebutkan bahwa dirinya mengutus perwakilan urusan kemanusiaan ke wilayah tersebut untuk bekerja sama dengan lembaga bantuan, pemerintah Israel, dan mitra lainnya dalam mewujudkan janji-janji tersebut.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengumumkan pada Rabu (15/1) malam bahwa para mediator telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Israel telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak di Gaza sejak serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel dan menyandera 250 lainnya.
Serangan militer itu juga memicu bencana kemanusiaan di wilayah yang diblokade tersebut.
Sesuai kesepakatan, gencatan senjata selama enam pekan akan berlaku mulai Minggu (19/1).
Dalam fase pertama, Hamas akan membebaskan 33 dari sekitar 98 sandera yang masih tersisa, sementara militer Israel akan mundur dari daerah berpenduduk di Jalur Gaza dan membebaskan ratusan tahanan Palestina.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Inggris desak kabinet Israel setujui kesepakatan gencatan senjata Gaza
