BP3MI Riau terima kepulangan 114 PMI deportan dari Malaysia

Minggu, 1 Maret 2026 22:46 WIB

Sejumlah 114 PMI bermasalah dari Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Dumai, Sabtu (28/2/2026). ANTARA/HO-BP3MI Riau

Dumai, Riau (ANTARA) - Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau menerima kepulangan 114 PMI bermasalah setelah dideportasi dari Malaysia, tiba di Pelabuhan Internasional Dumai.

Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu Kurniawan mengungkapkan setibanya di pelabuhan, seluruh PMI langsung diwajibkan menjalani pemeriksaan dokumen oleh petugas Imigrasi serta pemeriksaan kesehatan ketat oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan.

“Dari hasil pemeriksaan, terdapat satu orang dalam kondisi hamil enam bulan, satu orang mengalami gangguan mental, satu menderita TBC, dan satu lainnya sakit hernia," kata Fanny di Dumai, Minggu.

Berdasarkan data resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, rombongan yang dideportasi ini terdiri atas 71 laki-laki dan 43 perempuan. Para pekerja tersebut berasal dari berbagai wilayah di tanah air.

PMI tersebut berasal dari Jawa Timur (23 orang), Aceh (22), Sumatera Utara (21), Riau (9), NTB (8), Jawa Barat (6), serta Kalimantan Barat dan Jawa Tengah, masing-masing lima orang.

Mereka dipulangkan dari Negeri Jiran, menggunakan Kapal Indomal Dynasty setelah sebelumnya menjalani proses administrasi di wilayah otoritas Malaysia.

Kedatangan ratusan PMI ini disambut oleh tim gabungan dari Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau, serta P4MI Kota Dumai, Sabtu (28/2).

"Proses pemulangan ini juga dikawal langsung oleh tim KJRI Johor Bahru yang mendampingi para PMI sejak berangkat dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Machap Umboo di Melaka, Malaysia," ujarnya.

Fanny menegaskan kehadiran pemerintah dalam proses ini untuk memastikan seluruh warga negara kembali dengan aman dan bermartabat.

Selain diberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas penginapan sementara di Rumah Ramah PMI, para pekerja ini juga mendapatkan edukasi mendalam agar tidak kembali mencoba bekerja ke luar negeri secara ilegal atau non-prosedural.