Kuching, (AntaraKL) - Presiden Joko Widodo mengajak PM Malaysia Dato' Sri Mohd. Najib untuk melawan kampanye hitam terhadap komoditas kelapa sawit.
"Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Dato' Sri Mohd. Najib di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, Rabu.
Hal ini perlu dilakukan, kata Presiden, karena menyangkut hajat hidup petani-petani kecil, baik di Indonesia maupun Malaysia.
Tercatat saat ini di Indonesia sendiri terdapat setidaknya 17 juta orang yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.
"Ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik yang berada di Indonesia maupun Malaysia," ucapnya, menegaskan.
Sebelumnya, permintaan soal itu juga diungkapkan Presiden Jokowi dalam¿ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA yang digelar pada 14 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.
Menurut dia, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.
Dalam kesempatan pertemuan dengan PM Najib tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Bahkan pada November 2017, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit lainnya.
Pertemuan itu juga membahas soal pengaturan perbatasan yang merupakan salah satu ciri khas hubungan Indonesia-Malaysia juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Indonesia mengharapkan 'draft Border Crossing Agreement' yang sudah selesai dirundingkan untuk segera ditandatangani. Demikian juga dengan 'Border Trade Agreement'," ujar Kepala Negara.
Isu penting lain yang dibahas kedua negara adalah terkait perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Hal ini penting mengingat perlindungan WNI merupakan prioritas pemerintah Indonesia.
"Hak pendidikan bagi anak pekerja Indonesia juga telah saya mohonkan perhatian kepada PM Najib," kata Kepala Negara.