Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN yang siap membantu keberangkatan haji, terkait dengan salah satu komponen besar yaitu biaya avtur.
Dia juga mengaku terus menjalin koordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tentu mengenai biaya haji yang sedang dibicarakan dengan Kementerian Agama dan DPR, kami pada intinya terbuka untuk melakukan kajian mengenai perjalanan haji," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Persoalan avtur dapat memberikan dampak signifikan dalam ongkos keberangkatan haji.
Erick mengatakan BUMN juga berkomitmen penuh dalam membantu meringankan dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka diri dalam penyediaan gelang haji.
Baca juga: Menko PMK: Pemerintah perhatikan suara masyarakat soal biaya haji
"Mengenai keberadaan BSI, membantu meringankan pengadaan gelang haji yang mungkin bisa menjadi sponsor. Ini masih tahap diskusi lebih jauh antara kami dengan Kemenag. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag terus memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jamaah haji kita," katanya.
Sebelumnya, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan kesiapan operasional penerbangan haji mengacu kepada ketentuan dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyatakan komitmennya menghadirkan konektivitas udara ke Tanah Suci bagi calon jamaah haji Indonesia melalui layanan penerbangan yang aman dan nyaman di era normal baru ini.
Garuda Indonesia memastikan armada yang akan digunakan dalam melaksanakan layanan penerbangan haji tersebut dalam keadaan layak terbang dan serviceable, termasuk memastikan konsistensi penerapan protokol kesehatan pada seluruh lini operasional.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick Thohir tegaskan komitmen BUMN siap bantu keberangkatan haji
Erick Thohir: BUMN siap bantu keberangkatan haji
Tentu mengenai biaya haji yang sedang dibicarakan dengan Kementerian Agama dan DPR, kami pada intinya terbuka untuk melakukan kajian mengenai perjalanan haji