BKSAP harap AIPA dapat hasilkan resolusi untuk rakyat Indonesia dan ASEAN

id AIPA,BKSAP

BKSAP harap AIPA dapat hasilkan resolusi untuk rakyat Indonesia dan ASEAN

Ketua Desk Kerja sama Regional BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (kanan), menerima dan menyambut ketua parlemen Vietnam Vuong Dinh Hue (kiri) pada kegiatan jamuan makan siang di Plataran Hutan Kota, Jumat (4/8/2023). ANTARA/HO-DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana berharap Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 dapat menghasilkan resolusi yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia dan kawasan ASEAN.

Putu, seturut keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa AIPA merupakan momentum untuk menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik maupun global.

"Ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan leadership-nya di kawasan sebagai ketua AIPA maupun ASEAN (2023). Kami tentu berharap pelaksanaan sidang AIPA Ke-44 ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk segenap masyarakat Indonesia," tutur dia.

AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN atau "Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera".

Lebih lanjut, Putu menyebut AIPA merupakan penarik berbagai kekuatan global. Ia pun mendorong adanya ASEAN parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer.

"Kita melihat dengan adanya ASEAN parlemen, justru negara Asia Tenggara akan menjadi satu kekuatan ASEAN dan satu keluarga atau ASEAN family. Dengan adanya ASEAN parlemen, segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan secara bersama-sama," ucapnya.

Putu menjelaskan, saat ini AIPA terdiri dari 10 negara ASEAN. Akan tetapi, terdapat satu negara yang tidak diundang, yaitu Myanmar karena melihat kondisi tantangan demokrasi di negara tersebut.

"Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA, jika dilihat komposisi-nya dari 10 negara, sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial," ucap dia.

Maka dari itu, sambung Putu, Indonesia selaku Ketua AIPA mendorong diterapkan dan diimplementasikan-nya five point consensus oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta.