"Memang ada keinginan parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara ASEAN lainnya dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara-negara ASEAN lainnya," imbuh Putu.
Ia menjelaskan five point consensus tersebut adalah pertama, hentikan konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari utusan khusus (special envoy).
"Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar," rinci Putu.
Ia juga mengatakan sidang umum ke-44 AIPA akan membahas seputar isu kesetaraan gender, isu keterlibatan pemuda, serta isu-isu internal AIPA yang akan mengangkat isu sawit, nikel, konflik Rusia-Ukraina, Myanmar, Sustainable Development Goals (SDGs), dan ekonomi hijau.
Saat ini, tambah dia, telah ada 20 negara observer (peninjau) di AIPA dan 8 observer dari berbagai organisasi internasional. Putu menyebut akan ada tiga negara lainnya yang akan maju sebagai observer, yaitu Turki, Armenia, dan Kuba.
"Belum lagi negara-negara besar lainnya yang ingin masuk menjadi observer di AIPA. Artinya, kekuatan besar ingin masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara karena memiliki potensi yang sangat besar. Dulunya tidak dilirik, tapi sekarang justru menjadi daya tarik," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKSAP harap AIPA hasilkan resolusi untuk rakyat RI dan ASEAN
