"Keberadaan Desmigratif ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten, apalagi pemerintah kabupaten sudah memiliki perda, sehingga menurut saya desmigratif ini adalah salah satu bentuk kita menerjemahkan UU pelindungan pekerja migran kita," ujar Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu desa yang menjadi proyek percontohan Desmigratif, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Menaker mengapresiasi kolaborasi Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pilot project di tiga Desa di Tulungagung yaitu Desa Pagersari, Desa Betak, dan Desa Tunggangri, untuk melaksanakan program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia melalui Desmigratif di Kabupaten Tulungagung.
"Kami tahu bahwa kerja membangun Desmigratif dengan empat pilar tadi tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Ini perlu ada kolaborasi, sinergitas, dari kementerian/lembaga," tuturnya.
Ia mengatakan, dalam pelaksanaannya, Desmigratif mengusung konsep kolaboratif di mana pelaksanaannya bekerja sama, bersinergi, dan berintegrasi dengan berbagai kegiatan dan program yang terkait dari para pemangku kepentingan.
Kemudian konsep partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses. Selanjutnya, konsep berkelanjutan, di mana setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program Desmigratif harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan.
Ida Fauziyah pun menyebut, selain kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, keberlanjutan dari Desmigratif juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Dalam kunjungan kerjanya, Ida Fauziyah juga berdialog dengan perwakilan kementerian/lembaga, Pengelola Desmigratif, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta warga desa Desmigratif.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menaker: Desa Migran Produktif upaya perlindungan PMI
