Anwar Ibrahim dan isu penggulingan pemerintahan Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) - Isu tentang dugaan upaya penggulingan pemerintahan Malaysia yang melibatkan kekuatan asing, mengemuka dalam sidang parlemen Malaysia beberapa waktu lalu.

Isu ini cepat menjadi perhatian publik di Malaysia lantaran diutarakan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di hadapan parlemen Malaysia dalam sesi tanya jawab Perdana Menteri, tertanggal 3 Maret 2026 lalu.

Semua pernyataan Anwar terkait isu tersebut terekam dalam rekaman tayangan langsung YouTube Parlimen Malaysia, serta terdokumentasi dalam naskah verbatim yang dipublikasi parlemen Malaysia dalam laman resminya dan terbuka untuk diakses oleh publik.

Isu dugaan penggulingan pemerintahan Anwar menarik untuk dicermati, apalagi disampaikan sendiri oleh Anwar dalam sidang dewan perwakilan rakyat.

Dalam sesi tanya jawabnya dengan parlemen, Anwar mengungkapkan ada upaya menggulingkan pemerintah oleh suatu gerakan, yang didukung gerakan warga lokal dengan memanfaatkan pengaruh media asing dan lembaga internasional. Termasuk menggunakan jaringan anggota parlemen untuk menciptakan narasi tertentu.

Anwar menyampaikan berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia, gerakan tersebut berbasis di luar negeri dengan sokongan dana yang besar.

Menurut investigasi awal, gerakan itu melibatkan perusahaan, badan dan tokoh tertentu. Gerakan itu sudah melakukan sedikitnya enam pertemuan sepanjang tahun 2025, baik di dalam maupun luar negeri.

Anwar mengaku mendapat informasi bahwa gerakan tersebut menggalang dukungan lembaga non-pemerintah dan memanfaatkan media internasional untuk bertindak.

Menurut Anwar, strategi yang digunakan adalah memanfaatkan media asing untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang tengah dilakukan pemerintah, terutama mempertanyakan upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC).

PM Anwar meyakini upaya menggulingkan pemerintah didorong oleh masifnya investigasi korupsi skala besar yang sedang dilakukan oleh Komisi Antikorupsi Malaysia.

Upaya ini terindikasi telah berjalan sejak Agustus 2024.

Anwar menekankan persoalan ini tidak terkait partai manapun, melainkan menyangkut masalah keamanan nasional.

Oleh sebab itu dia mengajak semua pihak untuk bijaksana dan merenungkan bersama upaya-upaya menyelamatkan negara.

Masuk radar

Lebih jauh Anwar Ibrahim juga menyinggung tentang kecaman Malaysia atas serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran baru-baru ini.

Berdasarkan pengamatannya terhadap pemberitaan media, kecaman itu dianggap salah satu yang paling keras di antara negara-negara lainnya.

Menurutnya, kecaman keras tersebut mengundang perhatian. Dan saat ini Malaysia masuk dalam radar negara-negara tertentu yang "menuntut" penjelasan atas sikap keras itu.

"Dari informasi terbaru, memang ada radar yang memantau dan ingin penjelasan mengapa Malaysia mengambil sikap yang bagi mereka dianggap terlalu keras... Saya tidak menganggapnya keras. Saya menganggapnya adil," kata Anwar.

Menurutnya kecaman Malaysia atas serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran merupakan langkah berperikemanusiaan.

Dia lantas menyinggung adanya tudingan bahwa Malaysia bersekongkol dengan kelompok-kelompok yang dianggap pro-teroris.

Anwar menegaskan tidak dapat menerima tuduhan seperti itu.

Dia berharap dalam waktu dekat pemerintah bersama semua kekuatan politik dapat duduk bersama, melalui koordinasi Majlis Keselamatan Negara (MKN), dan membahas upaya-upaya untuk menyelamatkan negara.

Penyelidikan polisi

Sejauh ini Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) terus melakukan investigasi terhadap berbagai hal yang menyangkut isu upaya sabotase dan menjatuhkan pemerintahan.

Ketua Polisi Negara Malaysia Inspektur Jenderal Polisi Datuk Seri Mohd Khalid Ismail mengatakan pihaknya telah memeriksa berbagai individu terkait untuk membantu kelancaran penyelidikan kasus ini, yang juga terkait dengan keterlibatan individu berpengaruh dan lembaga media internasional.

Khalid Ismail dalam laporan media Malaysia, menyatakan kepolisian Malaysia akan terus memanggil beberapa individu lain berdasarkan informasi baru yang diperoleh dari waktu ke waktu.

Mohd Khalid mengatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut dan terperinci masih diperlukan untuk mengidentifikasi apakah ada keterkaitan atau campur tangan dari negara asing dalam kasus ini.

Pemeriksaan dilakukan diatas dasar Seksyen 124B Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan aktivitas merusak demokrasi berparlemen.

Oleh Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
COPYRIGHT © ANTARA 2026