Ekonom nilai APBN masih resiliens, namun perlu kewaspadaan

Minggu, 12 April 2026 17:33 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki daya tahan di tengah lonjakan harga energi global.

Meski demikian, ia memberi catatan bahwa saat ini ruang fiskal Indonesia mulai menghadapi tekanan.

“Resiliensi (APBN) ini sedang diuji sampai ke batasnya. Jika harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara menambah utang (melebarkan defisit) atau menaikkan harga BBM agar APBN tidak ‘jebol’,” kata Rahma kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, dalam hal ini perkembangan defisit anggaran perlu dicermati karena realisasinya cenderung meningkat lebih cepat dari perkiraan awal tahun.

Per Maret 2026, defisit APBN tercatat melonjak sekitar Rp240,1 triliun atau naik 140 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, Rahma memandang pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit tetap dalam batas aman, sejalan dengan target yang ditetapkan.

“Target awal pemerintah 2,68 persen terhadap PDB. Kita sebagai ekonom memperingatkan risiko defisit mendekati batas aman konstitusi di 3,0 persen jika harga minyak tidak segera melandai atau jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM,” ujarnya.

Meski APBN masih menunjukkan ketahanan, Rahma menggarisbawahi perlunya pengelolaan yang hati-hati di tengah ketidakpastian global saat ini.

Dengan dinamika harga energi yang fluktuatif dan tekanan geopolitik yang masih berlangsung, ia menekankan pentingnya respons kebijakan yang adaptif agar stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Menkeu Purbaya masih optimis bisa menjaga di bawah 3 persen, namun mulai muncul wacana mengenai kebutuhan Perppu jika kondisi geopolitik memburuk secara ekstrem untuk memberi ruang fiskal yang lebih lebar,” kata Rahma.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tetap optimistis dapat menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen, atau sekitar 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meskipun harga minyak dunia meningkat.

Menurut dia, asumsi tersebut telah memperhitungkan skenario harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel sepanjang tahun.

“Ini sudah kami hitung semua. Nanti bahkan dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar AS per barel) pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal yang cukup, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan dalam kondisi mendesak.

“Kalau kepepet, saya punya SAL. Sekarang naik Rp420 triliun. Bakal kepakai kalau kepepet banget,” katanya.

Selain itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja kementerian serta menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ekonom nilai APBN masih resiliens, namun perlu kewaspadaan