Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia menyatakan perang terhadap rasuah dan menganggarkan 200 juta ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp700 miliar untuk Departemen Audit Negara memulai audit terhadap 2.000 perusahaan dan badan yang menerima provisi dan jaminan pemerintah.
Anggaran tersebut meningkat dari sebelumnya yang mencapai RM173 juta (sekitar lebih dari Rp612 miliar), kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat membacakan APBN 2025 Malaysia (Belanjawan 2025) dalam Sidang Dewan Rakyat di Kuala Lumpur, Jumat.
“Sejak memimpin negara, semua tahu ketegasan saya dalam hal memerangi rasuah, karena rasuah adalah kanker senyap yang menjatuhkan moral rakyat dan keyakinan investor,” kata Anwar yang juga sekaligus merupakan Menteri Keuangan Malaysia.
Menurut dia, percuma ditetapkan arah tujuan ekonomi dan berbagai kebijakan lika pelaksanaannya masih tertunda oleh penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana dan memperkaya kelompok sendiri.
Masa depan Malaysia, ujar Anwar, tergantung pada keberhasilan pemberantasan korupsi.
Karena itu, ia mengatakan pemerintah memberi kebebasan penuh kepada Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM) menyelidiki dan mengambil tindakan tegas untuk membawa pelaku suap ke pengadilan.
Penangkapan dan pembukaan surat penyidikan mengalami peningkatan 20 persen pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Untuk 2025, alokasi SPRM juga ditingkatkan menjadi RM360 juta (lebih dari RpRp1,2 triliun) dari sebelumnya RM338 juta (lebih dari Rp1,1 triliun).
Malaysia memberlakukan Strategi Nasional Anti-Korupsi (NACS) untuk memberantas segala bentuk korupsi melalui strategi yang kuat dan rinci. Uzaya lain yakni menyiapkan Rancangan Undang-Undan (RUU) Keterbukaan Informasi Publik dan RUU Pengadaan Pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan tata kelola dan efisiensi pelayanan publik.
Negara jiran itu juga mengubah UU Audit untuk memberikan wewenang kepada Kepala Audit Negara meninjau dan mengaudit pengelolaan dana masyarakat termasuk perusahaan penerima jaminan pemerintah. “Follow the public money audit,” kata Anwar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Perangi rasuah, Malaysia anggarkan Rp700 miliar audit 2.000 perusahaan
Berita Terkait
Pemerintah Indonesia resmi menetapkan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025
16 December 2024 13:33 Wib
Presiden Prabowo umumkan upah minimum nasional naik 6,5 persen untuk 2025
29 November 2024 18:01 Wib
Parlemen Lebanon akan memilih presiden pada 9 Januari 2025
29 November 2024 11:55 Wib
BMKG memprediksi puncak musim hujan November 2024-Februari 2025
24 November 2024 4:38 Wib
Kemenag mengusulkan pelibatan personel TNI sebagai petugas haji 2025
03 November 2024 4:29 Wib
Anwar Ibrahim sebut ASEAN 2025 istimewa karena libatkan GCC plus China
15 October 2024 19:40 Wib
Malaysia angkat tema Inklusivitas dan Keberlanjutan di Keketuaan ASEAN 2025
11 October 2024 22:52 Wib
Indonesia juara grup Klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U-20 2025
30 September 2024 6:05 Wib