PM Anwar serukan jaga kestabilan pemerintahan Negeri Sembilan

Selasa, 5 Mei 2026 14:56 WIB

Tangkapan layar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (16/12/2025). (ANTARA/HO-YouTube Parlemen Malaysia)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan agar semua pihak menjaga kestabilan pemerintahan di Negeri Sembilan, Malaysia, menyusul polenik politik di negara bagian Malaysia tersebut.

Anwar yang juga Ketua koalisi Pakatan Harapan (PH), mengatakan bahwa pernyataan seorang pemimpin Partai UMNO di Negeri Sembilan bahwa partai tersebut siap menjadi oposisi di negara bagian itu tidak seharusnya dibesar-besarkan.

"Pernyataan UMNO (Negeri Sembilan) belum jelas. Saya tidak ingin berkomentar tentang itu. Baru sekarang, kalau soal institusi monarki, saya mendengarnya sendiri dari Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan (Tuanku Muhriz Tuanku Munawir)," ujar Anwar seperti dilaporkan BERNAMA.

"Jadi masalah ini tidak muncul karena kami menaati titah raja, meminta agar situasi stabil dan agar Menteri Besar (Datuk Seri Aminuddin Harun) melanjutkan (tugasnya)," kata Anwar.

la mengomentari pernyataan Ketua UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, yang menekankan bahwa partainya siap menjadi oposisi ketimbang tetap bersama dengan koalisi Pakatan Harapan dalam pemerintahan negara bagian, karena tidak ingin terlibat dalam krisis adat dan konstitusional negara bagian tersebut.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa setiap tuduhan mengenai pemerintah Negeri Sembilan yang dipimpin Aminuddin kehilangan dukungan mayoritas harus ditentukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum.

"Benarkah akan kehilangan dukungan sepenuhnya? Itu semua akan mengikuti prosesnya," katanya.

la juga menekankan komitmen pemerintah untuk mempertahankan sistem monarki, termasuk peran lembaga hukum sebagai bagian dari struktur pemerintahan Negeri Sembilan.

"Saya juga telah menyampaikan pandangan saya kepada Menteri Besar, selain menaati perintah Yang di-Pertuan Besar, (untuk) juga terus mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang Negeri Sembilan," kata Perdana Menteri.

Untuk diketahui, Negeri Sembilan dipimpin oleh seorang Menteri Besar, yang proses pemilihannya diusulkan oleh suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Negeri (ADUN) Negeri Sembilan, kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.

Dalam parlemen Negeri Sembilan terdapat 36 kursi yang terdiri dari tiga koalisi partai yakni koalisi Pakatan Harapan (PH) dengan 17 kursi, koalisi Barisan Nasional (BN) 14 kursi, dan koalisi Perikatan Nasional (PN) 5 kursi.

Dalam hal ini, Menteri Besar Negeri Sembilan yang menjabat saat ini disokong oleh koalisi PH dan BN dengan total 31 kursi, dari jumlah minimal dukungan kursi diperlukan sebanyak 19 kursi parlemen.

Jika Partai UMNO, yang saat ini merupakan satu-satunya partai dalam koalisi BN di parlemen Negeri Sembilan menarik dukungan atau menjadi oposisi, maka dukungan yang diperoleh Menteri Besar tersisa 17 kursi dari koalisi PH, sementara koalisi PN sejak awal menjadi oposisi dengan lima kursi parlemen.

Berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan (UUTKNS), Menteri Besar harus memiliki dukungan mayoritas parlemen dengan minimal dukungan 19 kursi, dan tidak ada istilah kerajaan minoritas dalam aturan itu.

Seiring polemik ini, muncul juga wacana koalisi BN dan PN akan bergabung untuk mengusulkan Menteri Besar baru di Negeri Sembilan, namun Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan telah menyampaikan titah agar Menteri Besar saat ini tetap bertugas seperti biasa.

Adapun Presiden UMNO Zahid Hamidi belakangan juga menegaskan partainya tidak akan menjadi oposisi di Negeri Sembilan dan akan kukuh mendukung pemerintahan.

Baca juga: Insiden politik di Negeri Sembilan, PM Malaysia menyerukan warga untuk bersikap bijak.