Mamuju (ANTARA) - Pelayaran perdana dari Pelabuhan Tanjung Silopo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Lahad Datu Malaysia, dijadwalkan terlaksana pada 9 Desember 2023.
"Pelayaran perdana tersebut menggunakan KM Katthleya Express milik PT Panca Merak Samudera," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin, di Mamuju, Sabtu.
Ia menyampaikan bahwa untuk kesiapan pelabuhan di Lahad Datu Malaysia sudah mencapai 95 persen.
Sementara untuk Pelabuhan Tanjung Silopo masih memerlukan beberapa perangkat yang harus dipenuhi.
"Seperti jaringan internet dan listrik," katanya.
Ia optimistis hingga awal Desember 2023, operasional Pelabuhan Tanjung Silopo sudah siap digunakan untuk pelayaran ke Lahad Datu Malaysia.
Tim BIMP-EAGA Economic Corridors sudah meninjau Pelabuhan Tanjung Silopo yang dipersiapkan untuk operasi penyeberangan perdana ke Lahad Datu Malaysia.
Sehingga Pemprov Sulbar akan mendukung pembenahan di Pelabuhan Tanjung Silopo dengan harapan menjadi gerbang bisnis antara Sulbar dan Sabah Malaysia.
Maddareski mengatakan terkait persiapan penyeberangan perdana tersebut, Dinas Perhubungan Sulbar sudah melengkapi izin kepabeanan, karantina hewan, imigrasi dan keamanan.
"Dengan adanya rute penyeberangan ini akan membuka kerja sama antara Sulbar dan Malaysia. Selain kerja sama sektor industri dan pariwisata, juga memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)," jelas Maddareski Salatin.
Sebelumnya, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar melakukan sosialisasi ke Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dibukanya jalur pelayaran internasional Tanjung Silopo ke Pelabuhan Lahad Datu Sabah Malaysia.
Ia menyampaikan bahwa sosialisasi itu diawali di Kabupaten Bulukumba, karena tenaga kerja migran di Malaysia banyak yang berasal dari daerah itu.
"Sosialisasi ini tentang mekanisme dan tata cara untuk fasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia, masyarakat umum, kunjungan wisata dan budaya atau kunjungan organisasi yang akan berangkat ke Sabah Malaysia Timur, khususnya Lahad Datu," kata Andi Ibrahim Masdar.
Sedangkan Bupati Bulukumba HA Muchtar Ali Yusuf menyampaikan pekerja migran dari Kabupaten Bulukumba ke Malaysia mencapai 50.000 orang, baik legal dan illegal.
"Tentunya dengan cara ini semua bisa dilegalkan dengan dokumen resmi sehingga bisa bekerja di Malaysia secara legal," katanya.
