Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti tidak adanya kemauan baik junta Myanmar untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin, yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri krisis di negara itu.
“Posisi Indonesia sangat jelas, kita melihat bahwa saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Konsensus Lima Poin,” ujar Retno, ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring mengenai Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) dari Phnom Penh, Kamboja, Rabu malam.
Banyak negara yang membahas isu Myanmar dalam working lunch di sela-sela pertemuan tersebut, juga menyampaikan banyaknya janji yang tidak ditepati (broken promises) oleh junta.
“Jadi pada saat diskusi dengan junta, komitmen seolah-olah ada tetapi yang dilakukan justru semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada saat pertemuan,” tutur Retno.
Oleh karena itu, Indonesia bersepakat dengan ASEAN bahwa Myanmar tidak boleh diwakili oleh pejabat politik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.
Indonesia menekankan kembali pentingnya keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, sesuai mandat Konsensus Lima Poin.
“Indonesia juga menyampaikan jika tidak ada perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada November, maka para menlu ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ASEAN ke depan,” ujar Retno.
Komunike bersama
Dalam working lunch yang khusus membahas isu Myanmar tersebut, para menlu ASEAN sepakat mengenai pentingnya AMM mengeluarkan komunike bersama (joint communique), dengan paragraf mengenai Myanmar yang akan dibahas pada tingkat menlu.
Baca juga: ASEAN sebut eksekusi mati terhadap aktivis Myanmar "sangat tercela"
