Beberapa anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak hadir dalam pertemuan itu.
Sementara, Kamboja, Laos, dan Vietnam memenuhi undangan Thailand.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Kanchana Patarachoke mengatakan bahwa konsultasi tersebut merupakan pertemuan non-ASEAN, tetapi ditujukan untuk melengkapi upaya kolektif ASEAN yang tengah berjalan untuk menemukan resolusi politik yang damai bagi situasi di Myanmar.
Pertemuan itu disebutkan difokuskan pada penyediaan bantuan kemanusiaan dan penjajakan berbagai langkah lain untuk mendukung implementasi Konsensus Lima Poin.
Kanchana mengatakan konsultasi itu adalah kali pertama selama lebih dari satu tahun yang di dalamnya para menlu melakukan diskusi secara tatap muka untuk menyediakan ruang diplomatik bagi diskusi yang jujur dan konstruktif.
Pertemuan itu, ujarnya, juga merupakan keterlibatan pragmatis, terutama untuk negara-negara tetangga yang paling terkena dampak oleh situasi saat ini.
Dalam sebuah pernyataan, menlu Myanmar mengatakan dalam konsultasi informal itu bahwa delegasi Myanmar “bertukar pandangan secara hormat” tentang masalah kerja sama Myanmar dengan ASEAN untuk implementasi konsensus.
Delegasi, ujarnya, juga memberikan informasi yang benar, mencerminkan situasi aktual di lapangan, dan menegaskan kembali posisi Myanmar dalam tinjauan para pemimpin ASEAN yang baru saja diadopsi.
Delegasi tersebut juga dikatkan menyoroti kemajuan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar di bawah Konsensus Lima Poin dengan kerja sama Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (AHA Centre).
Baca juga: DK PBB keluarkan resolusi desak Myanmar bebaskan Suu Kyi
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menlu RI: ASEAN tidak boleh didikte oleh junta Myanmar
