Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar.
Untuk itu, Retno menegaskan bahwa Konsensus Lima Poin harus menjadi satu-satunya rujukan keterlibatan ASEAN dengan junta militer Myanmar.
“Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi Konsensus Lima Poin. Tidak ada track lainnya,” kata Retno dalam konferensi pers bersama Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta, Kamis.
Menlu Retno lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama untuk memastikan bahwa krisis di Myanmar tidak akan menghambat agenda pembangunan masyarakat ASEAN.
“ASEAN akan selalu bersama rakyat Myanmar,” tutur dia.
Sementara itu, Menlu Zambry mengataka Malaysia dan Indonesia menyambut baik Resolusi 2669 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 21 Desember 2022, yang mendukung peran utama ASEAN untuk mencari penyelesaian yang aman bagi krisis di Myammar.
“Malaysia dan Indonesia mendukung sepenuhnya Konsensus Lima Poin yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN. Konsensus itu adalah rujukan mutlak ASEAN dan harus dilaksanakan secara keseluruhan,” kata Zambry.
“Saya setuju dengan pandangan Ibu Retno bahwa kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh junta Myanmar,” ujar dia, menambahkan.
ASEAN sebelumnya telah mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tingginya, karena militer dianggap gagal untuk menerapkan Konsensus Lima Poin.
Konsensus tersebut berisi langkah-langkah menuju penyelesaian damai atas konflik yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari 2021.
Namun, Thailand pada Kamis (22/12) lalu, saat menjadi tuan rumah pertemuan untuk membahas krisis di Myanmar, menghadirkan junta militer.
